Headline.co.id ~ Kerja sama KP2MI dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) diarahkan untuk memperluas pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia hingga tingkat desa dan keluarga. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat (20/11/2026), yang disaksikan Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla. Melalui jaringan masjid, kedua pihak ingin memperluas edukasi migrasi aman, mendukung penguatan ekonomi keluarga, serta membantu mendeteksi persoalan pekerja migran.
Kerja sama KP2MI dan DMI tersebut juga ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI. Dalam MoU dan PKS itu, kedua pihak menyepakati enam bidang kerja sama untuk memperluas layanan pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran.
Pelindungan pekerja migran dari hulu ke hilir
Mukhtarudin mengatakan persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan, kesejahteraan keluarga, dan kondisi sosial masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Perlu kami sampaikan bahwa pekerja migran Indonesia ini adalah pejuang-pejuang keluarga. Kental sekali dengan urusan kemanusiaannya. Setelah saya memahami secara substansi dan hakikat keberadaan kementerian ini, ternyata memang kita mengurus orang-orang yang sedang menghadapi berbagai kesulitan,” ujar Mukhtarudin.
Ia menyebut pemerintah masih menerima laporan mengenai persoalan pelindungan pekerja migran, termasuk kekerasan yang dialami warga Indonesia di sejumlah negara penempatan. Pengaduan, kata dia, diterima hampir setiap hari.
“Baru-baru ini dari Hong Kong, dan tadi malam juga dari Singapura ada pekerja migran kita yang dianiaya. Itulah yang kita urus sehari-hari, di samping kita juga memperkuat dari sisi hulunya,” imbuhnya.
Mukhtarudin menegaskan pelindungan perlu mencakup seluruh proses, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah pekerja migran kembali ke Indonesia. Penguatan kelembagaan KP2MI itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya, lembaga tersebut berbentuk BNP2TKI dan kemudian BP2MI.
Masjid untuk memperluas edukasi migrasi aman
Jusuf Kalla menyambut baik kerja sama KP2MI dan DMI. Menurut dia, masjid memiliki jaringan sosial yang luas dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai migrasi aman.
JK menyebut peluang kerja bagi tenaga Indonesia masih terbuka di sejumlah negara, terutama Jepang dan Taiwan, yang menghadapi perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja. Ia mencontohkan pengalamannya bertemu pekerja asal Indonesia di sektor jasa saat berkunjung ke Taiwan.
“Minggu lalu saya dari Taiwan dan saya melihat begitu banyak warga kita di hotel bisa dilayani pelayan Indonesia. Makan di restoran juga pelayannya orang Indonesia. Semuanya muda-muda dan mereka merasa senang,” kata JK.
Ia menilai peluang tersebut perlu diimbangi persiapan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar. “Ini kesempatan yang baik untuk kita mengisi kekosongan itu. Karena itu, kita harus menyiapkan pekerja yang baik dan memiliki keterampilan,” ujarnya.
JK menyebut sekitar 800.000 masjid di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang prosedur penempatan kerja luar negeri yang aman. Namun, ia mengakui tidak semua masjid memiliki fasilitas dan kapasitas untuk menyelenggarakan pelatihan.
“Masjid di Indonesia kurang lebih 800.000. Tentu tidak semuanya mampu, tetapi kita bisa bekerja sama dalam pelatihan. Masyarakat setempat bisa memberikan pemahaman karena setiap Jumat masyarakat bertemu di tempat yang sama,” ungkapnya.
Pengurus masjid, menurut JK, dapat menyampaikan informasi tentang peluang kerja, persyaratan penempatan, dan pentingnya mengikuti prosedur resmi. Masjid dengan fasilitas memadai juga berpotensi menjadi tempat pembinaan atau pelatihan melalui kerja sama dengan pemerintah.
Peluang kerja dan peningkatan kompetensi
Selain memperkuat pelindungan, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi agar pekerja migran Indonesia dapat mengisi pekerjaan formal dan profesional yang membutuhkan keterampilan menengah hingga tinggi. Mukhtarudin mengatakan minat anak muda terdidik, termasuk lulusan SMA, SMK, dan sarjana, untuk bekerja ke luar negeri mulai meningkat.
Data Sistem Informasi Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 15 November 2026 mencatat 276.524 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 73.122 posisi telah terserap, sedangkan 203.402 posisi masih tersedia bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
Untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja, pemerintah mengakselerasi program prioritas nasional SMK Go Global. Program ini menargetkan persiapan 500.000 tenaga kerja terampil selama 2026–2029 melalui peningkatan keterampilan, pelatihan bahasa, dan sertifikasi bagi lulusan pendidikan vokasi maupun masyarakat umum.
Data SISKOP2MI mencatat KP2MI telah memfasilitasi 324.650 layanan penempatan pekerja migran Indonesia sepanjang Januari hingga 15 November 2026. Negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Kontribusi pekerja migran juga tercermin dari remitansi sebesar Rp288 triliun pada 2025, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Mukhtarudin menekankan, peningkatan penempatan dan kontribusi ekonomi tersebut harus diimbangi penguatan pelindungan serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















