Headline.co.id, Sleman ~ Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI pada Selasa (20/1/2026) untuk meninjau langsung praktik manajemen dan layanan kesehatan yang mengantarkan rumah sakit tersebut meraih Anugerah Paramakarya 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kunjungan ini dilakukan oleh jajaran legislatif daerah sebagai upaya memahami faktor keberhasilan RSIY PDHI dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan ekonomi medis nasional. Peninjauan berlangsung di lingkungan rumah sakit dengan agenda dialog dan observasi lapangan. Hasil kunjungan diharapkan menjadi bahan rujukan penguatan kebijakan sektor kesehatan di DIY.
Penghargaan Paramakarya yang diraih RSIY PDHI menempatkan rumah sakit ini dalam jajaran 26 institusi paling produktif di Indonesia. Prestasi tersebut menarik perhatian Komisi D DPRD DIY untuk melihat secara langsung bagaimana tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, serta strategi layanan dijalankan secara berkelanjutan. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD terhadap pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Ketua Komisi D DPRD DIY, R.B. Dwi Wahyu, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan layanan publik terletak pada kualitas sumber daya manusia. Ia menilai RSIY PDHI berhasil membangun struktur organisasi yang kuat melalui investasi jangka panjang pada SDM. “Kualitas SDM adalah penentu keberlanjutan. Kami melihat struktur organisasi di sini begitu kokoh sebagai pondasi perusahaan. Harapannya, model produktivitas ini bisa direplikasi dan menjadi referensi bagi industri kesehatan lainnya di Yogyakarta,” ujar Dwi Wahyu di sela-sela peninjauan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Direktur RSIY PDHI, dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama, MPH, MQM, menyampaikan bahwa predikat juara nasional produktivitas membawa tanggung jawab moral yang besar bagi manajemen rumah sakit. Menurutnya, produktivitas tidak semata-mata dimaknai sebagai efisiensi biaya, tetapi sebagai upaya berkelanjutan dalam menghadirkan manfaat dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa nilai kebermanfaatan menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial di RSIY PDHI.
Dalam diskusi bersama anggota dewan, dr. H. Bima juga mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi sektor kesehatan pada 2025, terutama terkait inflasi medis nasional yang mencapai sekitar 15 persen. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional rumah sakit, termasuk ketergantungan pada produk farmasi dengan lisensi luar negeri. Situasi ini, menurutnya, menuntut inovasi berkelanjutan agar mutu pelayanan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.
Kunjungan Komisi D DPRD DIY tersebut memunculkan kesadaran bersama bahwa capaian Paramakarya tidak berhenti pada prestasi semata, melainkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara rumah sakit dan pemangku kebijakan. Dukungan regulasi, penguatan likuiditas melalui kolaborasi dengan perbankan daerah seperti BPD DIY, serta perlindungan terhadap industri kesehatan lokal menjadi sejumlah agenda yang mengemuka dalam dialog tersebut.
Melalui sinergi antara legislatif, manajemen rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya, RSIY PDHI diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan daerah Sleman, tetapi juga contoh nyata tata kelola rumah sakit yang produktif, inovatif, dan adaptif. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, institusi layanan kesehatan mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi medis yang terus berubah.
