Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bergerak cepat dalam mengoordinasikan penanganan darurat bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bencana ini terjadi menyusul hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan korban jiwa dan puluhan warga terdampak.
Longsor terjadi pada Jumat, 23 Januari 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, di dua lokasi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, yaitu Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10. Berdasarkan data terbaru pada Sabtu, 24 Januari 2026 pukul 13.00 WIB, bencana ini berdampak langsung pada permukiman warga dan memicu operasi pencarian berskala besar.
Untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, Menteri Koordinator PMK menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang, untuk mengoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat di lapangan. Tugas ini meliputi memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dengan cepat dan tepat.
“Kemenko PMK menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan,” ujar Budiono dalam keterangan resminya, Sabtu (24/1/2026).
Data sementara menunjukkan sekitar 30 rumah terdampak dengan total 34 kepala keluarga atau 113 jiwa terkena dampak langsung. Dalam kejadian ini, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, 23 orang berhasil selamat, sementara 83 orang lainnya masih dalam proses pencarian dan pendataan oleh tim gabungan.
Saat ini, upaya penanganan darurat dipimpin oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan BPBD Provinsi Jawa Barat, TNI–Polri, serta unsur terkait lainnya. Proses pencarian korban, pendataan dampak, dan pengamanan lokasi terus dilakukan, mengingat potensi longsor susulan masih tinggi seiring kondisi cuaca yang belum stabil.
Kemenko PMK mendorong prioritas operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dengan pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terlatih. Selain itu, percepatan penetapan status Tanggap Darurat Daerah dinilai penting untuk mendukung mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik secara lebih optimal.
Di sisi lain, layanan kemanusiaan dasar terus diperkuat, meliputi pelayanan medis, penyediaan logistik, dapur umum, air bersih, serta penyediaan shelter yang aman bagi warga terdampak. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Untuk mengurangi risiko lanjutan, diperlukan pengamanan wilayah rawan, pembatasan akses warga ke zona berbahaya, serta koordinasi teknis yang intensif dengan BMKG dan PVMBG,” kata Budiono.
Pemerintah daerah turut didorong melakukan pendataan cepat dan akurat serta menyampaikan laporan perkembangan penanganan secara berkala setiap 6 hingga 12 jam. Dalam aspek komunikasi publik, Kemenko PMK menegaskan pentingnya penerapan informasi satu pintu melalui BPBD dan BNPB guna mencegah penyebaran hoaks dan meminimalkan kepanikan di masyarakat.
