Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan pada tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,12 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memanfaatkan anggaran ini untuk mendorong pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan rencana program prioritas ini dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI dalam mengawal kebijakan dan anggaran sektor pendidikan. “Dukungan dan pengawalan Komisi X menjadi fondasi penting agar program prioritas pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Untuk mencapai target Pendidikan Bermutu untuk Semua pada Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen menetapkan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai program utama dengan target 11.744 satuan pendidikan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana belajar, terutama di wilayah yang tertinggal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, Digitalisasi Pembelajaran akan diperluas ke 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat yang telah disalurkan serta penguatan konten pembelajaran digital. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah.
Dalam hal pemerataan akses, Program Indonesia Pintar (PIP) akan diperluas hingga jenjang PAUD dengan target 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pemerintah juga menargetkan penanganan 191.697 Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.
Mulai tahun 2026, Tes Kemampuan Akademik (TKA) akan dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP sebagai instrumen untuk memetakan capaian belajar dan memperbaiki kebijakan berbasis data. Peningkatan mutu pendidik juga menjadi fokus utama, dengan target pelatihan bagi 119.888 guru dan tenaga kependidikan, meliputi berbagai bidang seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, Bahasa Inggris, literasi-numerasi, hingga kepemimpinan sekolah.
Kemendikdasmen juga menargetkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 41.692 guru, sementara Program Peningkatan Kualifikasi Guru S1/D4 secara berkelanjutan menyasar 150 ribu guru. Sebagai bentuk penguatan kesejahteraan, insentif guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan bagi 798.905 guru.
Penguatan karakter peserta didik dilakukan melalui kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), layanan budaya belajar aman dan nyaman, Gerakan Rukun Sama Teman, serta penguatan pendidikan inklusif. Program ini melibatkan empat pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
Di bidang kebahasaan dan literasi, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bahasa daerah bagi 7.755 orang serta pencetakan dan distribusi buku bacaan bermutu ke 27.627 satuan pendidikan jenjang SD dan SMP.
Pada tahun 2026, Kemendikdasmen juga menjalankan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk penambahan sasaran pembangunan dan revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan yang diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Digitalisasi diperkuat dengan rencana penambahan tiga papan interaktif digital (PID) per satuan pendidikan.
Sejalan dengan penguatan kemampuan literasi dasar, pemerintah akan memberikan bantuan buku tulis dan alat tulis bagi siswa kelas awal SD. Selain itu, pengembangan sekolah terintegrasi tingkat kecamatan dirancang untuk menciptakan kesinambungan pembelajaran antarjenjang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi capaian Kemendikdasmen pada TA 2025 dan menyatakan dukungan terhadap agenda 2026. “Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional terus meningkat, dan kami berharap kinerjanya semakin kuat di 2026,” ujarnya.
Melalui perencanaan yang terarah dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan memperkuat karakter peserta didik. Sinergi pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan pendidikan berdampak nyata bagi seluruh anak Indonesia.
