Headline.co.id, Banda Aceh ~ Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk persiapan posko dan media center di beberapa lokasi. Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Tito menjelaskan bahwa dua posko utama telah didirikan, yaitu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta dan satu lagi di Banda Aceh, untuk memantau dan mengendalikan situasi di lapangan.
Posko pertama di tingkat pusat yang beroperasi di Kemendagri berfungsi sebagai pusat koordinasi antarkementerian dan lembaga. “Posko ini akan mengadakan rapat harian untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga pada hari sebelumnya. Hasil rapat kemudian akan disampaikan dalam briefing kepada media setiap pagi,” ujar Tito di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Tito menekankan pentingnya media center dalam memastikan komunikasi yang transparan dengan publik. “Kami akan memastikan informasi yang disampaikan bukan hanya berita buruk, tetapi juga berita baik mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani bencana,” tambahnya. Daily briefing direncanakan berlangsung setiap hari pada pukul 10 hingga 11 pagi di media center Kemendagri.
Selain itu, Tito mengungkapkan rencana untuk mengadakan weekly briefing yang akan dilakukan oleh para menteri atau pejabat tinggi lainnya secara bergiliran. “Jika ada kementerian yang memiliki banyak progres, mereka akan diajak untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan. Sebaliknya, jika tidak ada kegiatan signifikan, kami akan memberikan isyarat untuk tidak menyampaikan informasi tersebut,” jelas Mendagri.
Posko kedua di Banda Aceh akan difokuskan untuk pengendalian langsung di lapangan, terutama dalam menangani dampak bencana yang signifikan di wilayah Aceh. Tim dari berbagai kementerian dan lembaga akan bergantian mengawal posko ini. Tito juga menjelaskan bahwa khusus untuk Aceh, akan dibangun media center terpisah dari yang ada di Jakarta. Media center di Aceh akan bertugas menyampaikan perkembangan dan progres penanganan bencana di provinsi tersebut. “Meskipun Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga penting, dampak bencana di Aceh cukup besar, sehingga perlu ada perhatian khusus,” tambahnya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Tito menambahkan bahwa ada rencana untuk mengadakan briefing mingguan yang khusus membahas progres penanganan bencana di Aceh. Pejabat senior, seperti Wakil Gubernur atau Gubernur Aceh, kemungkinan akan terlibat dalam menyampaikan informasi tersebut kepada publik. “Kita akan fokus pada apa yang telah dikerjakan, apa yang sedang berjalan, dan rencana tindak lanjut untuk minggu berikutnya,” katanya.
Dengan persiapan ini, Mendagri berharap dapat memastikan penanganan bencana yang lebih efektif dan komunikasi yang lebih baik pemerintah dan masyarakat, khususnya di Aceh, yang tengah menghadapi dampak berat akibat bencana tersebut.
