Headline.co.id, Dalam Upaya Mendukung Arahan Presiden Republik Indonesia Dan Kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana ~ Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Langkah ini bertujuan mempercepat pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Seluruh kementerian dan lembaga sepakat untuk memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan terintegrasi. Hal ini diharapkan membuat masyarakat terdampak merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.
Sejumlah capaian telah dilaporkan, termasuk oleh Kemendikdasmen yang telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Selain itu, 18 tenda belajar telah didirikan dan 80 tenda belajar tambahan akan didistribusikan. Sebanyak 15.500 paket school kit dan tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp15,7 miliar juga telah disalurkan langsung ke rekening penerima. Di sektor kesehatan, Kemenkes telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meskipun masih ada tiga puskesmas yang perlu direlokasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rapat juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Koordinator Lintas Sektor sekaligus Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, menyepakati sejumlah poin prioritas penanganan pada tahap pemulihan. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Selain itu, prioritas juga mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi secara optimal.
Safrizal ZA menegaskan bahwa fase pemulihan saat ini menuntut kecepatan dan ketepatan, terutama menjelang Bulan Suci Ramadhan. “Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” tegas Safrizal.
Ia menambahkan, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara. “Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Satgas DPR RI menegaskan pentingnya memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait berkomitmen mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan, termasuk pembangunan hunian sementara dan penyediaan air bersih bagi warga, agar pemulihan pascabencana benar-benar mendorong Aceh bangkit.
Rapat ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
