Headline.co.id, Merauke ~ Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas persiapan pemindahan kantor ke pusat pemerintahan baru di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Rapat ini dipimpin oleh Gubernur Apolo Safanpo dan dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, bertempat di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan pada Selasa, 30 Desember 2025.
Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa akan ada apel perdana, upacara adat, dan ibadah sekaligus pemberkatan kantor. “Apel pagi harus diikuti oleh seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan,” katanya. Upacara adat akan mengikuti tata cara adat istiadat budaya suku Marind, terutama yang memiliki wilayah adat. Upacara adat ini dijadwalkan dimulai pada Minggu, 3 Januari 2026 malam hingga Senin, 5 Januari 2026 pagi, dilanjutkan dengan apel perdana di halaman Kantor Gubernur Papua Selatan.
Setelah apel pagi, kegiatan akan dilanjutkan dengan ibadah sekaligus pemberkatan dan peresmian gedung Kantor Gubernur Papua Selatan, kemudian berlanjut ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. “Sebagian aset belum bisa dipindahkan semuanya, akan dilakukan secara bertahap. Sebagian aset akan disimpan sementara di Hotel Asmat dan juga di Kantor Badan Keuangan Daerah karena kosong,” ujarnya.
Gubernur juga menyebutkan bahwa Asisten III Setda Papua Selatan, Alberth Rapami, ditugaskan untuk mengatur proses penyerahan kantor dan pembagian ruangan setiap OPD. Alberth Rapami menambahkan bahwa saat ini dua kantor sudah siap digunakan, yaitu Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan Kantor DPRP Papua Selatan. Untuk Kantor Setda, ruangannya sudah dibagi, dan Badan Keuangan sementara berkantor di Setda.
Penyerahan khusus rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) sudah dilakukan. Selain itu, tujuh dokumen tahap untuk penyerahan awal juga sudah disiapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Apolo. Ada lima OPD yang tidak menggunakan Rusus. Rapami menekankan agar OPD yang menggunakan rusus tidak memindahkan lampu dan lainnya. “Sesuai arahan gubernur, Rusun dikhususkan untuk Aparat Sipil Negara (ASN) orang asli Papua, lebih khusus diprioritaskan kepada orang asli Papua Selatan,” katanya.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, berharap agar persiapan dilakukan dengan baik dan kesehatan dijaga agar tidak sakit. Ia menambahkan bahwa persiapan pemindahan harus dilakukan secara matang dan dipastikan dengan baik, serta meningkatkan komunikasi dengan para staf. Ferdinandus menyarankan kepada masing-masing OPD agar membuat grup WhatsApp untuk mengkoordinir stafnya.
