Headline.co.id, Pontianak ~ Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya penguatan persatuan dan penerapan hukum adat Melayu dalam Rapat Pimpinan Persatuan Orang Melayu (POM) se-Kalimantan Barat. Acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur pada Sabtu (27/12/2025) ini juga menjadi ajang pelantikan pengurus pusat Puan Melayu periode 2025-2030 serta pengurus daerah tingkat kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyoroti keberadaan berbagai organisasi Melayu di Kalimantan Barat, seperti POM, LPM, FKPM, dan Bala Komando Melayu. Ia mengingatkan bahwa keberagaman organisasi tersebut harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. “Keberagaman ini harus kita jadikan kekuatan untuk membangun, bukan untuk memecah belah,” ujar Ria Norsan di hadapan para peserta rapat.
Gubernur juga memberikan perumpamaan filosofis agar masyarakat Melayu dapat bertahan menghadapi perubahan zaman. “Seperti bambu yang lentur, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya penerapan hukum adat Melayu yang tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang heterogen. “Penerapan hukum adat harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menutup arahannya, Ria Norsan berharap para pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tetap menghormati Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) sebagai organisasi induk. “Saya berharap para pengurus dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan tetap menghormati MABM,” pungkasnya sebelum membuka rapat secara resmi.
Ketua Umum DPP POM Kalbar, Agus Setiadi, menyatakan bahwa rapat ini merupakan momentum untuk merumuskan kebijakan strategis dan taktis. Ia menegaskan bahwa penguatan hukum adat adalah amanah dari Undang-Undang Kebudayaan demi menjaga marwah Melayu. “Penguatan hukum adat adalah amanah yang harus kita jalankan untuk menjaga marwah Melayu,” ujar Agus.
Walikota Pontianak, Edi Kamtono, yang turut hadir juga menyampaikan dukungannya. Menurutnya, identitas Pontianak sangat erat kaitannya dengan karakteristik dan adab Melayu. “Semoga pelantikan ini mampu meningkatkan nilai-nilai luhur Melayu dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sultan Pontianak Syarif Melvin Alkadrie, jajaran Forkopimda, serta tokoh-tokoh dari MABM, MABT, DAD, dan MUI Kalbar.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
