Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, yang bertujuan memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program MBG di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Sate, Bandung, pada Rabu (17/12/2025). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa MBG bukan hanya program Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi merupakan agenda strategis pemerintah yang memerlukan dukungan dari seluruh elemen pemerintahan.
“Kami hari ini menegaskan bahwa MBG itu adalah program pemerintah. Memang pelaku utamanya BGN, tetapi semua pihak terlibat untuk mendukung agar program ini sukses. Ini pekerjaan kita semua. Perpres 115 sudah menegaskan bahwa MBG adalah kerja bersama,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan yang diterima pada Kamis (18/12/2025).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pelaksanaan MBG diharapkan dapat memicu gerakan ekonomi rakyat yang kuat. Program ini membuka peluang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi langsung dalam rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga distribusi. “Ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Rakyat bisa menanam sayuran, buah-buahan, beternak ayam, hingga budidaya ikan. Tapi ini perlu pembinaan langsung. Aparat di daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa harus turun tangan agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh,” jelasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menekankan pentingnya dampak berantai MBG terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan penyerapan bahan pangan dari petani lokal. “Pelaksanaan MBG harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan rasa keadilan. Siklus ekonominya harus berasal dari produktivitas petani kecil,” ujar KDM.
Menurutnya, keterlibatan langsung petani dalam memasok kebutuhan MBG akan memangkas rantai distribusi, sehingga menciptakan harga yang kompetitif dan meningkatkan pendapatan petani. Dukungan terhadap penyerapan produksi pangan lokal juga ditegaskan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, berdasarkan analisis Proyeksi Neraca Pangan Nasional, kebutuhan pangan strategis untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Peningkatan produksi pangan pokok strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian memang diarahkan untuk menopang pelaksanaan MBG. Bapanas memastikan bahan baku menu MBG berasal dari hasil petani kita sendiri,” ujar Sarwo. Sestama Bapanas itu merinci, kebutuhan beras untuk SPPG sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 381,8 ribu ton dan dapat ditopang oleh produksi beras nasional sebesar 34,79 juta ton, dengan stok akhir tahun mencapai 12,52 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam sebesar 222,7 ribu ton dan telur ayam ras 127,3 ribu ton juga dinilai aman karena produksi domestik mencukupi.
Keberpihakan terhadap produksi pangan dalam negeri ini turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut, berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36, tertinggi sepanjang sejarah. “Ini tertinggi dalam sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp120 triliun. Produksi beras juga meningkat signifikan. Insya Allah, Indonesia segera mencapai swasembada pangan,” ungkap Amran dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12/2025).
