Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen memperkuat pembangunan kepemudaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Aula BPSDM Provinsi Kalbar, Rabu (17/12/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar atau perwakilannya, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi kepemudaan se-Kalbar, instansi vertikal, serta organisasi kepemudaan. Dalam kesempatan itu, Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa pemuda adalah aset strategis bangsa dan daerah yang akan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan di masa depan.
“Pemuda merupakan aset strategis bangsa, kualitas pemuda hari ini akan sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang,” ujar Harisson. Ia menekankan bahwa pembangunan kepemudaan harus direncanakan secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh sektor terkait.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Harisson menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan pemuda di suatu daerah. “IPP bukan sekadar angka statistik. IPP adalah instrumen strategis untuk mengukur kualitas pemuda sekaligus menjadi alat kendali dalam merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan yang terarah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan IPP adalah tanggung jawab bersama lintas sektor, tidak hanya OPD yang menangani urusan kepemudaan, tetapi juga OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perencanaan, serta sektor strategis lainnya. “IPP harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dinas pemuda, tetapi juga pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perencanaan, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Harisson juga menyinggung tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia, khususnya pemuda, menjadi faktor penentu daya saing bangsa. “Kita diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tantangan ke depan jauh lebih besar dan itu harus kita siapkan dari sekarang,” ungkapnya.
Ia mendorong agar pemuda dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, baik melalui organisasi kepemudaan maupun forum-forum resmi pemerintah. “Kalau bicara soal pemuda, mereka jangan ditempatkan di belakang, pemuda harus duduk di depan, berbicara, dan menyampaikan gagasan,” pesan Sekda.
Harisson menegaskan agar forum perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menampung aspirasi pemuda secara substantif. “Jangan sampai perencanaan hanya formalitas. Kita butuh ruang khusus agar aspirasi pemuda benar-benar ditampung dan dituangkan dalam program nyata,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Sugeng Hariadi, M.M., menyampaikan bahwa IPP mencakup beberapa domain strategis, lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, sehingga memerlukan peran aktif lintas sektor. “Domain IPP mencakup berbagai sektor strategis, sehingga membutuhkan kontribusi dan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data dan pelaksanaan program,” katanya.
Sugeng menjelaskan bahwa metode penghitungan IPP terus disempurnakan melalui peninjauan ulang indikator, pemanfaatan data yang lebih mutakhir, serta penguatan peran lintas sektor dalam penyediaan dan validasi data. “Melalui peninjauan ulang indikator dan penguatan data lintas sektor, IPP diharapkan mampu menggambarkan kondisi pemuda secara lebih komprehensif dan akurat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hal ini akan diperkuat dengan rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang disesuaikan dengan RPJMN 2025–2029 dan arah Indonesia Emas 2045. “Perubahan Perpres ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan,” tutupnya.
Melalui kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi IPP ini, diharapkan terbangun komitmen bersama lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan pemuda di Provinsi Kalbar secara berkelanjutan, terarah, dan berbasis data, guna mewujudkan pemuda yang berdaya saing serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
