Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah untuk memperkuat mitigasi dini dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang telah melanda beberapa wilayah. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di lereng perbukitan dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama telah memicu terjadinya banjir dan tanah longsor, serta mengganggu kestabilan lereng di berbagai daerah. Ancaman ini sering kali tidak terlihat secara langsung, namun dapat berkembang menjadi bencana besar dalam waktu singkat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyatakan bahwa kekhawatiran ini dirasakannya langsung dari masyarakat.
“Saya mendengar kekhawatiran para orang tua yang terbangun setiap malam saat hujan turun, dan melihat kecemasan warga yang tinggal di lereng perbukitan serta di sekitar Daerah Aliran Sungai,” ujar Gubernur Sumbar di Padang, Senin (15/12/2025). Menurutnya, pemerintah harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelahnya, dengan keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab utama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terencana, sistematis, dan berbasis keilmuan. Pemerintah daerah diminta menurunkan tim teknis serta melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan untuk memeriksa kondisi kestabilan lereng dan DAS, khususnya di sekitar permukiman warga.
Mahyeldi menegaskan bahwa keterlambatan membaca tanda-tanda alam tidak boleh kembali berujung pada korban jiwa. “Saya tidak ingin ada korban jiwa hanya karena kita terlambat bertindak. Jika ada potensi bahaya, kita wajib bergerak sebelum semuanya terlambat,” ujarnya. Hasil pemeriksaan teknis diharapkan dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal seperti retakan tanah, pergeseran lereng, hingga kejenuhan tanah akibat hujan berkepanjangan, sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan.
Apabila kajian menunjukkan adanya ancaman serius, relokasi warga harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi. “Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” tegas Gubernur. Pemerintah daerah diminta memastikan proses relokasi dilakukan melalui dialog dan perencanaan matang, dengan jaminan hunian yang layak, aman, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dalam penanganan bencana. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan serta kerugian secara cermat. “Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat. Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat,” tegasnya.
Seluruh data yang telah divalidasi diminta segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dihimpun secara terpadu sebagai dasar penyusunan Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan rehabilitasi serta rekonstruksi dari berbagai sumber, baik APBN, APBD, maupun sumber sah lainnya, agar pemulihan wilayah terdampak berjalan terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya keseimbangan ikhtiar dan tawakal dalam menyikapi bencana. Alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dijaga dan dipahami tanda-tandanya dengan bijaksana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat kebersamaan. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, data yang akurat, serta kepedulian bersama, Sumatera Barat diharapkan mampu melewati ujian bencana dan bangkit menjadi daerah yang lebih tangguh.
