Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya memperkuat literasi dan kesehatan finansial di Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Ratu Máxima, United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for the Financial Health, di Istana Merdeka pada Kamis (27/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan percepatan kepemilikan rekening bank sebagai langkah penting untuk memperluas akses keuangan. Pemerintah mendorong agar setiap rumah tangga di Indonesia, yang berjumlah 88,7 juta, memiliki rekening bank. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan memperluas inklusi keuangan di seluruh wilayah. “Bapak Presiden melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, semuanya didorong untuk memiliki rekening. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan mendukung inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
Menko Airlangga juga menyoroti bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,7 persen, penguatan literasi keuangan masih diperlukan. Pemerintah menilai peningkatan pemahaman keuangan masyarakat sebagai faktor penting, terutama karena tingkat literasi nasional sudah di atas rata-rata negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). “Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun tingkat literasi baru 66,4 persen. Angka tersebut sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata literasi keuangan negara OECD. Selain itu, ada 58 juta pelajar yang sudah memiliki rekening melalui program simpanan pelajar,” imbuhnya.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional. Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Presiden mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council. “Di catatan penting dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden meminta pembentukan Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan atau Financial Health Council, yang akan melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ungkap Airlangga Hartarto.
Inisiatif ini akan diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan. “Didorong pula penyediaan data yang terbuka, tidak hanya untuk perbankan, tetapi juga bagi konsumen jasa keuangan. Selain itu, termasuk berbagi pengetahuan dan pendalaman sektor asuransi melalui pemanfaatan digital ID,” pungkas Menko Perekonomian.
