Headline.co.id, Banjarmasin ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan zaman. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dan 13 kepala daerah se-Kalsel dalam Rapat Koordinasi Pendidikan se-Kalimantan Selatan yang berlangsung di Banjarmasin pada Selasa (25/11/2025) malam.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyatakan bahwa dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk digitalisasi, perubahan kurikulum, percepatan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi yang menuntut adaptasi cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel memfokuskan pembangunan pendidikan pada beberapa prioritas utama.
Prioritas pertama adalah pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup pendidikan dari PAUD hingga SMA/sederajat. Selain itu, Pemprov Kalsel berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar aktivitas belajar tidak terganggu oleh kerusakan fasilitas. Upaya lainnya adalah pemetaan digitalisasi pendidikan untuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini adalah tugas kita bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memantau kebutuhan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung agar kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” tegas Muhidin.
Pada kesempatan tersebut, Muhidin juga meminta perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terkait besaran tunjangan guru yang bertugas di daerah pelosok. “Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai guru, saya merasakan langsung bagaimana kecilnya tunjangan di daerah terpencil. Kami memohon kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek RI agar tunjangan guru di pelosok dapat ditingkatkan. Jangan disamakan dengan guru di kota. Mereka pantas mendapat tunjangan yang layak demi kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dalam rangkaian Rakor Pendidikan tersebut, Pemprov Kalsel juga memberikan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil menerapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta penghargaan untuk para guru dari berbagai sekolah. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kalsel atas dedikasi daerah dan tenaga pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kalimantan Selatan.
