Headline.co.id, Lumajang ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melakukan kunjungan ke Desa Supiturang dan Pos Pengungsian SMPN 2 Pronojiwo di Kabupaten Lumajang pada Selasa, 25 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menekankan langkah-langkah strategis dalam mitigasi pasca-erupsi Gunung Semeru. Suharyanto mengusulkan pembangunan tempat pengungsian terpusat di Lumajang yang bersifat multifungsi. Fasilitas ini dirancang agar dapat digunakan sepanjang tahun untuk berbagai aktivitas masyarakat, namun tetap menjadi lokasi evakuasi aman saat terjadi bencana. Usulan ini didasarkan pada praktik serupa yang telah diterapkan di kawasan Gunung Merapi, di mana fasilitas pengungsian dilengkapi dengan sarana untuk ternak, logistik, dan berbagai kegiatan warga.
“Tempat pengungsian terpusat yang terintegrasi akan memastikan warga dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan nyaman. Infrastruktur siap, proses penanganan bencana lebih efektif, serta mitigasi risiko jangka panjang dapat diterapkan,” ujar Suharyanto. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi erupsi tahunan, terutama bagi warga yang tinggal di zona merah, yaitu kawasan yang tidak direkomendasikan untuk pemukiman karena tingkat risikonya yang tinggi. Suharyanto menilai bahwa penempatan warga di lokasi aman merupakan langkah paling krusial dalam upaya penyelamatan jiwa, meskipun edukasi dan dialog tetap diperlukan agar masyarakat memahami risiko dan prosedur evakuasi.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyambut positif saran BNPB tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh rencana pembangunan pengungsian terpusat yang memiliki fungsi ganda. “Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat aman saat bencana, tetapi juga dapat dimanfaatkan sepanjang tahun untuk kegiatan masyarakat. Ini adalah bagian dari strategi mitigasi berkelanjutan dan memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama,” kata Bupati.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang melalui koordinasi lintas unsur BNPB, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat proses evakuasi, memaksimalkan pemulihan, serta meningkatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat secara konsisten.
