Headline.co.id, Surakarta ~ Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempersiapkan strategi pengendalian lalu lintas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada evaluasi Nataru tahun sebelumnya, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan lokasi wisata.
Aan mengungkapkan bahwa kapasitas jalan di beberapa ruas tidak lagi mampu menampung peningkatan volume kendaraan saat Nataru. Oleh karena itu, diterapkan opsi pengaturan lalu lintas berbasis pembatasan kendaraan. “Untuk menambah kapasitas jalan, kita bisa melakukan one way, contra flow, atau menerapkan ganjil genap, terutama di jalur menuju tempat wisata. Ini perlu koordinasi para pemangku kepentingan agar kemacetan tidak kembali terjadi pada titik-titik padat,” jelas Aan saat membuka Rakor Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, Jawa Tengah, sebagaimana siaran pers yang diterima , Jumat (14/11/2025).
Aan meminta pemerintah daerah, balai wilayah, dan aparat kepolisian memperkuat sinergi selama puncak arus liburan, terutama pada akses menuju kawasan wisata di Solo Raya dan DIY. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, arus lalu lintas di jalan tol mengalami perlambatan akibat pergerakan truk besar. Untuk itu, pembatasan operasional kendaraan barang sumbu tiga ke atas akan kembali diterapkan. “Demi kelancaran dan keselamatan, pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas kembali menjadi pilihan. Draft aturannya sudah kami siapkan,” kata Aan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ditjen Hubdat juga menyiapkan opsi delaying system, yaitu pola rekayasa lalu lintas dengan memperlambat atau memutar kendaraan ketika ada potensi stagnasi di titik-titik kritis. Aan menekankan bahwa strategi ini harus dihitung secara presisi agar tidak memindahkan kemacetan ke ruas jalan lain.
Libur Nataru bertepatan dengan puncak musim hujan sebagaimana prakiraan BMKG. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah termasuk dalam peta rawan longsor dan banjir. “Mitigasi harus disiapkan. Posko terpadu, alat berat di lapangan, hingga integrasi layanan perlu segera dipastikan,” ujarnya. Aan meminta BPTD, balai jalan nasional, BPBD, serta Pemda memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Dirjen Hubdat menekankan bahwa kolaborasi antarpihak merupakan kunci sukses penyelenggaraan angkutan Nataru. “Kita harus menerapkan Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi atau K3I. Posko bersatu, integrasi data aplikasi antar-stakeholder, dan penyebaran informasi real-time menjadi kebutuhan mendesak.” Informasi yang terhubung antarlembaga dinilai penting untuk membantu masyarakat menentukan waktu dan rute perjalanan sekaligus menghindari titik kemacetan atau bencana.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan BMKG, Sesmenko Infrawil, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY, jajaran direktur Ditjen Hubdat, serta Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah.
