Headline.co.id, Jakarta ~ Baru-baru ini, terjadi tiga insiden kecelakaan transportasi darat yang melibatkan kereta api, LRT, dan bus pada akhir Oktober. Kejadian ini menyoroti pentingnya peningkatan keamanan dan keselamatan dalam sektor transportasi. Dr. Ir. Dewanti, M.S., seorang pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi indikator utama dalam kebijakan transportasi nasional, bukan hanya efisiensi anggaran. Menurutnya, kecelakaan beruntun yang menyebabkan korban jiwa dapat dihindari dengan peran aktif semua pihak dalam keselamatan lalu lintas. “Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, setiap pihak harus lebih waspada dan proaktif dalam melakukan upaya pencegahan,” ujar Dewanti, Selasa (4/11).
Dewanti menilai bahwa meskipun efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat keselamatan, hal tersebut bukan satu-satunya penyebab kecelakaan. Keselamatan transportasi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk manusia, kondisi kendaraan, infrastruktur, dan lingkungan. “Diperlukan audit kecelakaan yang mendalam untuk mengetahui penyebab pasti dan memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran,” jelas peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM ini.
Lebih lanjut, Dewanti menyebutkan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah dan operator transportasi adalah menjalankan standar dan regulasi keselamatan secara konsisten, serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. “Seringkali koordinasi antarlembaga masih belum optimal, padahal sinergi inilah yang menentukan keberhasilan sistem keselamatan nasional,” tuturnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai solusi, Dewanti mengusulkan agar pemerintah memfokuskan perhatian pada moda transportasi berisiko tinggi dan memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) yang terjangkau untuk meningkatkan sistem pengawasan. “Pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pencegahan kecelakaan juga penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan untuk mendukung pendanaan keselamatan,” tambahnya.
Dewanti berharap pemerintah menjadikan keselamatan transportasi sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, disertai penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran berat seperti kelebihan muatan atau manipulasi uji KIR. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi regulasi pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. “Masyarakat pun memiliki peran besar. Disiplin berlalu lintas dan kesadaran risiko harus terus ditumbuhkan. Warga bisa menjadi pengawas sosial dengan melaporkan pelanggaran atau kondisi jalan berbahaya melalui berbagai kanal digital,” pungkasnya.
