Headline.co.id (Semarang) — Banjir yang sempat merendam Kota Semarang dan sekitarnya mulai terkendali setelah upaya penanganan darurat dilakukan secara terpadu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi terkait. Namun, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga awal 2026. “Alhamdulillah, ini relatif lebih baik. Meski masih ada genangan di beberapa titik, dalam dua hingga tiga hari ke depan kita pastikan semuanya kering dan terkendali,” ujar Suharyanto saat meninjau rumah pompa kolam retensi Terboyo, Kaligawe, Kota Semarang, Senin (3/11/2025).
Menurut hasil koordinasi BNPB dan lembaga teknis lainnya, penyebab utama banjir kali ini adalah intensitas hujan ekstrem yang terjadi sejak dasarian kedua Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memperkirakan kondisi serupa masih berpotensi terjadi pada November hingga Desember 2025, bahkan bisa berlanjut hingga awal tahun depan.
“Sudah jelas pemicunya adalah curah hujan yang ekstrem. Bahkan menurut BMKG, hujan dengan intensitas tinggi ini diprediksi masih akan terjadi di wilayah Jawa Tengah hingga awal 2026,” jelas Suharyanto. Ia menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan agar dampak bencana dapat diminimalkan. “Semua pihak harus melaksanakan mitigasi dan pencegahan bencana banjir ini secara konsisten,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Operasi Modifikasi Cuaca dan Pompanisasi Terpadu
Sebagai langkah strategis pengendalian banjir, pemerintah melalui BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan operasi penanganan darurat secara terstruktur. Salah satu langkah kunci adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama 10 hari di wilayah Jawa Tengah untuk mengurangi intensitas hujan di area terdampak.
Dalam operasi tersebut, BNPB menggunakan bahan semai Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) untuk menekan potensi hujan ekstrem melalui penyemaian awan. “Di udara, kita telah melakukan OMC dengan mengerahkan dua pesawat untuk mereduksi hujan,” ujar Suharyanto menjelaskan.
Selain itu, langkah pompanisasi di darat juga terus dioptimalkan guna mengalirkan air dari kolam retensi ke laut. Penambahan dan perbaikan pompa dilakukan agar proses penyedotan air berlangsung lebih cepat. “Di bawah, sudah ada rencana besar untuk pengendalian banjir. Kita telah menambah pompa dan memperbaiki yang sebelumnya rusak,” tambahnya.
Upaya serupa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperlebar jalur pembuangan air kolam retensi Terboyo. Langkah ini terbukti meningkatkan kapasitas debit air yang mengalir ke laut. “Kemarin yang menghambat aliran air sudah dijebol dan dibuka, sehingga hasilnya luar biasa. Debit air yang semula 20 ribu kini dapat mencapai 30 ribu meter kubik,” ungkap Suharyanto.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Kepala BNPB turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan banjir di Semarang. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pemulihan kondisi. “Semua kekuatan telah bersatu padu. BNPB mendukung dengan operasi modifikasi cuaca, penambahan pompa, peralatan, dan operasional lainnya. Pemerintah daerah dan Pangdam IV/Diponegoro juga telah menerjunkan personel untuk memperkuat satgas pompanisasi,” katanya.
Penanganan banjir di Semarang dinilai menjadi contoh nyata pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Meski kondisi sudah berangsur normal, BNPB menegaskan perlunya kesiapsiagaan jangka panjang menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang diprediksi terus terjadi.
Langkah-langkah mitigasi struktural seperti pembangunan kolam retensi baru, perawatan pompa, serta edukasi kebencanaan di tingkat masyarakat akan terus diperkuat. “Yang utama adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat agar tangguh terhadap bencana. Ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tutup Suharyanto.
