Headline.co.id (Jakarta) — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan pentingnya kolaborasi antara media sosial dan media arus utama untuk menciptakan ekosistem informasi yang kredibel di tengah maraknya penyebaran hoaks di ruang digital. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan MediaConnect: Dari Clickbait Jadi Kredibel yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) di Menara Bosowa, Makassar, Kamis (23/10/2025).
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan bahwa kecepatan penyebaran informasi tidak boleh mengorbankan akurasi. Ia menekankan, media sosial dan media mainstream seharusnya saling melengkapi, bukan bersaing.
“Keduanya bisa saling isi. Media sosial memberi kecepatan dan kedekatan, media mainstream memberi kedalaman dan kredibilitas. Kalau dua kekuatan ini digabung, kita bisa punya ekosistem informasi yang disukai sekaligus dipercaya,” ujar Fifi.
Menurut Fifi, di era digitalisasi yang memungkinkan siapa pun menjadi penyampai pesan, tanggung jawab terhadap etika dan akurasi informasi menjadi semakin besar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Masalahnya sekarang bukan siapa yang paling cepat menyebar, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya. Karena di era banjir informasi, yang paling berharga bukan klik, tapi kredibilitas,” tegasnya.
Patroli Aktif dan Penanganan Reaktif Jaga Ruang Digital
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan komitmen pemerintah menjaga ruang digital agar tetap aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi.
“Pemerintah tidak ingin membungkam kebebasan. Kami menjaga keseimbangan antara ruang digital yang aman dengan hak-hak warga negara,” ujar Alexander.
Kemkomdigi, lanjutnya, menjalankan dua pendekatan utama: patroli aktif dan penanganan reaktif. Patroli aktif dilakukan selama 24 jam melalui sistem moderasi konten nasional (SAMAN) dan kerja sama dengan berbagai platform digital. Sedangkan penanganan reaktif dilakukan melalui kanal aduankonten.id, yang memungkinkan masyarakat dan instansi melaporkan konten bermasalah.
Data Kemkomdigi mencatat, sepanjang 25 Agustus–21 Oktober 2025, pemerintah telah menangani 3.943 konten disinformasi, fitnah, dan kebencian, serta mengidentifikasi 1.674 isu hoaks dalam setahun terakhir.
“Tren ini menunjukkan bahwa disinformasi masih menjadi ancaman serius. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting,” jelas Alexander.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berhati-hati sebelum membagikan informasi di media sosial.
“Lakukan cek fakta dahulu sebelum membagikan. Cari di media-media mainstream; jangan hanya percaya satu sumber atau unggahan yang viral,” kata Alexander.
Langkah Praktis Lawan Hoaks dan Ujaran Kebencian
Alexander Sabar menyarankan beberapa langkah sederhana agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penyebaran hoaks, di antaranya:
- Memeriksa kesamaan pemberitaan di media kredibel.
- Mengonfirmasi kebenaran melalui situs resmi atau sumber otoritatif.
- Mengecek keberadaan data di forum atau pasar gelap bila isu terkait kebocoran data.
- Mempertimbangkan manfaat informasi sebelum membagikannya.
“Jika informasi itu tidak memberikan manfaat jelas, pertimbangkan kembali sebelum menekan tombol bagikan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, di era ponsel saat ini masyarakat perlu menerapkan prinsip think before you share.
Akurasi Jadi Kunci Media Tetap Kredibel
Jurnalis senior Fenty Effendy menilai bahwa akurasi menjadi fondasi agar media massa tidak tergilas derasnya arus media sosial.
“Dari clickbait jadi kredibel — itu tema besar diskusi ini. Berita yang akurat dan kredibel adalah panduan yang akan menghentikan kegaduhan,” ujar Fenty.
Menurutnya, kesalahan kecil dalam pemberitaan bisa bergulir menjadi kesesatan besar bagi publik. Karena itu, tanggung jawab jurnalis bukan hanya menyampaikan berita cepat, tetapi juga memastikan kebenaran.
Perlindungan Anak Jadi Prioritas Ruang Digital
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sebagai bentuk perlindungan anak dari konten digital yang tidak sesuai usia.
Alexander menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur pembagian pengguna berdasarkan kelompok umur, menyesuaikan risiko dari konten yang diakses.
“Kita sadar, anak adalah masa depan kita. Karena itu, pemerintah membuat aturan untuk melindungi mereka agar tidak terpapar konten yang tidak sesuai usia,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan orang tua.
“Sekarang ini YouTube seolah menjadi the best babysitter in the world. Padahal aturan dibuat justru untuk membatasi akses seperti itu,” ujarnya mengingatkan.
AI dan Internet Ubah Pola Hidup Masyarakat
Praktisi komunikasi Wahyu Aji dari Good News From Indonesia (GNFI) menyoroti perubahan perilaku digital masyarakat yang semakin bergantung pada internet dan kecerdasan buatan (AI).
“Media sosial kini telah menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia,” ujar Wahyu.
Ia menyebut, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 7 jam 22 menit per hari di internet dan 3 jam 8 menit di media sosial. Adopsi AI di Indonesia bahkan mencapai 42 persen, tertinggi di Asia Tenggara.
Namun, hanya 29 persen masyarakat yang memiliki literasi digital kategori “baik”, dan 52 persen tidak tahu apakah konten yang mereka lihat dibuat oleh manusia atau AI.
“Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi ekosistem digital Indonesia — bagaimana masyarakat tidak hanya aktif dan kreatif, tetapi juga cerdas dan kritis dalam menggunakannya,” jelas Wahyu.
Langkah Kecil, Dampak Besar
Menjaga ruang digital tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Hal sederhana seperti tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya sudah menjadi langkah awal.
Gerakan literasi digital kini gencar dilakukan di sekolah dan kampus untuk membentuk warga digital yang kritis.
Ruang digital seharusnya menjadi wadah kolaborasi dan pembelajaran, bukan tempat menebar fitnah.
Karena pada akhirnya, seperti ditegaskan dalam diskusi MediaConnect, kepercayaan adalah mata uang paling berharga di dunia digital. Bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya.
