Headline.co.id (Jakarta) ~ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), khususnya bagi pengemudi dan pekerja sektor logistik yang memiliki risiko kerja tinggi. Langkah ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi di Bale Asri, Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pekerja logistik memegang peran vital dalam mobilitas barang dan pertumbuhan ekonomi, namun profesi ini rentan terhadap berbagai risiko kerja. “Pemerintah ingin memastikan pekerja sektor logistik terlindungi dalam program Jamsostek. Perlindungan ini penting karena sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), semua pekerja berhak atas jaminan sosial,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat tambahan 180 ribu tenaga kerja di sektor pengangkutan pada Februari 2025. Lonjakan ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2025. Yassierli menambahkan, manfaat ekonomi akan semakin besar bila keselamatan dan perlindungan pekerja logistik juga terjamin.
Namun demikian, tingkat kepesertaan Jamsostek di Jawa Barat masih rendah. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan hingga Agustus 2025, jumlah pekerja di Jawa Barat yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 5.033.108 orang, terdiri dari 4.056.738 pekerja penerima upah (PU) dan 976.370 pekerja bukan penerima upah (BPU). “Dengan demikian, cakupan kepesertaan Jamsostek di Jawa Barat baru sekitar 20 persen, sehingga masih perlu upaya percepatan,” jelas Indah.
Untuk itu, Kemnaker dan Kemenhub menegaskan komitmen melakukan kolaborasi lintas sektor. Upaya sosialisasi akan diperluas tidak hanya di kota besar, tetapi juga hingga pelosok daerah agar seluruh pekerja logistik dapat memperoleh akses perlindungan sosial.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberi kepastian bagi pekerja logistik, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, sekaligus mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional yang berkeadilan.
