Pemerintah Longgarkan Aturan NIB untuk Koperasi Desa Merah Putih agar Bisa Pasarkan Produk BUMN

by Dani

in Ekonomi

Reading Time: 2 mins read

Headline.co.id (Jakarta) ~ Kementerian Koperasi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepakat melonggarkan aturan perizinan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kesepakatan ini diumumkan pada Kamis (28/8/2025) dengan tujuan mempermudah koperasi desa memasarkan produk-produk BUMN, mulai dari gas elpiji hingga pupuk.

Mahasiswa dan civitas akademika Universitas Alma Ata bersama-sama melakukan proses pengemasan daging kurban usai penyembelihan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1447 H di lingkungan kampus, Rabu (27/5/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial kampus dalam menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat dan pondok pesantren di Yogyakarta hingga Cilacap, Jawa Tengah.

Alma Ata Tebar Kepedulian, 11 Sapi dan 6 Kambing Kurban Disalurkan ke Berbagai Wilayah Bantul Hingga Cilacap

27 May 2026

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Dorong Optimalisasi GTRA untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan

27 May 2026

Langkah tersebut juga mencakup pembentukan desk bersama untuk membantu proses penginputan data Kopdes Merah Putih ke sistem Online Single Submission (OSS). Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menekankan pentingnya penyeragaman KBLI dan kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setelah NIB diterbitkan.

Menurut Todotua, LKPM OSS merupakan laporan rutin yang berisi realisasi investasi, tenaga kerja, produksi, hingga permasalahan yang dihadapi koperasi. Untuk mempermudah pelaporan, BKPM akan menyediakan slot atau klaster khusus bagi Kopdes Merah Putih di platform OSS. “Yang penting, Kopdes bisa cepat bergerak,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan KDMP Ferry Juliantono menyebutkan terdapat 80.605 koperasi desa yang sudah memiliki badan hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK). Namun, koperasi-koperasi tersebut tetap membutuhkan NIB agar dapat mengakses pembiayaan bank Himbara sekaligus memasarkan produk BUMN.

Ferry mengakui masih banyak koperasi yang mengalami kesulitan dalam pengurusan NIB. Ia berharap integrasi data dengan Kemenkop bisa mempercepat proses tanpa harus mengulang input dari pihak koperasi. “Semua data ada di Kemenkop, jadi diharapkan Kopdes tidak perlu lagi menginput untuk proses perizinan NIB,” katanya.

Kebijakan pelonggaran perizinan ini diharapkan mampu mempercepat peran koperasi desa sebagai mitra strategis pemerintah dalam distribusi produk BUMN serta meningkatkan akses pembiayaan di sektor perdesaan.