Headline.co.id (Jakarta) — Pemerintah Indonesia memulai langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui integrasi program Sekolah Rakyat dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menjalin kerja sama strategis dalam optimalisasi BLK sebagai sarana pembelajaran praktis bagi masyarakat miskin ekstrem.
Kesepakatan ini disahkan dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (23/6/2025).
“Ini bukan sekadar pemanfaatan fasilitas, melainkan komitmen nyata dalam pemberdayaan masyarakat lewat pendidikan yang aplikatif dan berbasis kebutuhan lapangan kerja,” tegas Menaker Yassierli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BLK Jadi Garda Depan Pendidikan Terapan
Dalam fase awal integrasi, sebanyak 41 BLK milik Kemnaker telah masuk daftar lokasi potensial untuk digunakan sebagai ruang belajar. Jumlah ini diproyeksikan akan bertambah melalui sinergi dengan UPTD dan dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan dilibatkan untuk menilai kelayakan infrastruktur dan aksesibilitas BLK yang akan difungsikan sebagai kelas praktis. Di saat bersamaan, Kemnaker dan Kemensos tengah menyusun kurikulum keterampilan yang relevan, praktis, dan bersertifikat.
Sekolah Rakyat: Dari Ruang Kelas ke Ruang Hidup
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa pelaksanaan tahap awal Sekolah Rakyat telah menyentuh 100 titik di seluruh Indonesia, melibatkan sekitar 10.000 siswa dengan tenaga pengajar dan staf yang telah mendapat pelatihan intensif.
“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas: percepat dan integrasikan. Sekolah Rakyat adalah ruang pembentukan karakter dan keterampilan, bukan sekadar ruang kelas.
