Headline.co.id (Jakarta) ~ Dalam kunjungannya ke Australia bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Australia terkait dengan kerja sama keamanan transportasi di Canberra, saat Annual Leader Meeting.
Dalam Siaran Pers Kementerian Perhubungan yang diterima di Jakarta, Senin (10/2), menyebutkan bahwa kerja sama yang dilakukan meliputi aspek keamanan di bidang transportasi udara dan laut melingkupi penyusunan regulasi, pemenuhan kewajiban keamanan transportasi sesuai standar Organisasi Sipil Penerbangan Internasional (ICAO) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Baca juga : Pemkot Bekasi Minta Dirjen Perkeretaapian Buatkan 10 JPO di Atas Rel Kereta
Tak hanya itu, MoU tersebut juga membahas mengenai peningkatan pelaksanaan keamanan transportasi di bandara dan pelabuhan, koordinasi kebijakan transportasi nasional, dan pelatihan dan pengembangan SDM transportasi, serta terkait Keamanan Siber.
Kerja sama antara Indonesia dengan Pemerintah Australia juga pernah dilakukan sebelumnya, namun belum termasuk kerjasama terkait aspek keamanan. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kerja sama Indonesia dan Australia di bidang keamanan transportasi, diperlukan MoU on Transport Security Cooperation antara Kementerian Perhubungan RI dengan Department of Home Affairs, Australia sebagai payung hukumnya.
MoU yang dilakukan kerja sama ini telah dilakukan pembahasan sejak pertengahan tahun 2018 dengan fokus pada kerjasama bidang keamanan transportasi Udara dan transportasi Laut sesuai ketentuan dan konvensi ICAO dan IMO, dan bertujuan untuk memayungi kerja sama Indonesia-Australia di bidang keamanan transportasi khususnya pada bandara internasional dan pelabuhan internasional di kedua wilayah Indonesia dan Australia.
baca juga : Berada di Mount Ainslie, Presiden Pelajari Pembangunan Ibu Kota Baru dari Australia
Finalisasi MoU tersebut dilakukan saat pertemuan pertama antara Indonesia-Australia terkait Kerja Sama Keamanan TRansportasi yang berlangsung pada pada 17-18 Oktober 2019 di Canberra, Australia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekreteris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Deputy Secretary and Resilience Group, Department of Home Affairs Australia.
Yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan kebijakan prioritas terkait dengan keamanan transportasi di Bandar Udara dan Pelabuhan Internasional di Indonesia dan Australia.
Lalu ada pembahasan terkait dengan transportasi di wilayah Australiasia termasuk prioritas strategis dan analisa ancaman serta resiko untuk Indonesia dan Australia.
Kemudian, pembahasan terkait implementasi dari “Amendments to ICAO’S Annex 17” terkait dengan cyber security, explosive detection and landside security. Peningkatan capacity building untuk pegawai Kementerian Perhubungan yang terkait dengan keamanan bandara dan pelabuhan Internasional.
Serta, Pembahasan terhadap peningkatan keamanan kemaritimanan terkait dengan security screener accreditation, training, oversight.
Terakhir juga pembahasan terkait kelibatan Kementerian Perhubungan dalam menangani potensi kejahatan transportasi di bandar udara dan pelabuhan internasional masing-masing negara.
baca juga : Akibat Penumpang Buka Jendela Darurat, Wing Air Gagal Terbang
