Kadin Sambut Program Makan Bergizi Gratis, Peluang Bagi Dunia Usaha
Jakarta, Headline.co.id – Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novian Bakrie, mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diterapkan pada 2025. Menurutnya, program ini membuka peluang partisipasi dunia usaha dalam berbagai kegiatan pemerintah.
“Ini kesempatan baru, karena anggaran MBG mencapai Rp71 triliun. Ini memberikan peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi,” ujar Anindya usai seminar Optimisme Baru Pembangunan Ekonomi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Anindya menilai, program ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain melalui MBG, komitmen tersebut juga tercermin dalam anggaran infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun dan upaya menguatkan penerimaan pajak.
“Kita berupaya untuk membuat kesejahteraan lebih baik dan membantu investasi terus bergulir. Karena negara yang stabil memiliki daya tarik bagi investor,” tuturnya.
Program MBG dianggarkan sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program tersebut. Program ini ditargetkan dapat menciptakan efek ekonomi berganda, seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen, dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.
Selain MBG, pemerintah juga menetapkan anggaran infrastruktur senilai Rp400,3 triliun untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, hingga keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sementara itu, dalam hal penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi tulang punggung pencapaian penerimaan negara.
“Upaya peningkatan rasio perpajakan dilaksanakan dengan terus mengimplementasikan reformasi perpajakan melalui UU HPP dan perbaikan organisasi, tata kelola, serta infrastruktur perpajakan,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan mengintensifkan dan mengekstensifikasi penerimaan pajak serta memanfaatkan teknologi untuk memperkuat penerimaan. Dalam RAPBN 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun, dengan penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp505,4 triliun.
sumber: https://www.antaranews.com/berita/4294087/kadin-makan-bergizi-gratis-beri-kesempatan-dunia-usaha-berpartisipasi.
