Pelemahan Rupiah Dihantui Demonstrasi dan Ketidakpastian Politik
Jakarta, Headline.co.id – Rupiah kembali terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah memanasnya gelombang demonstrasi dan ketidakpastian politik yang melanda Indonesia.
Berdasarkan data Refinitiv, pada perdagangan Kamis (22/8/2024), rupiah melemah 0,74% ke level Rp 15.595/US$. Ini merupakan pelemahan rupiah terbesar sejak 14 Juni 2024, saat itu ambruk 0,8% dalam sehari.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, enggan berkomentar banyak mengenai pelemahan rupiah. Ia meminta masyarakat dan pelaku pasar keuangan untuk menunggu momentum penguatan rupiah.
“Kita tunggu saja,” ujar Airlangga di Jakarta International Expo, Kemayoran, Kamis (22/8/2024).
Airlangga tetap optimistis rupiah dapat kembali menguat seperti yang terjadi sembilan hari lalu. Ia menunjukkan gesture optimisme dengan mengacungkan jempol.
Pelemahan rupiah dipicu oleh aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan buruh yang memprotes revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai batasan usia calon kepala daerah juga memicu kekhawatiran investor. Putusan MA mewajibkan KPU mengubah peraturan batas usia calon kepala daerah, sementara MK mengharuskan perhitungan usia pada saat penetapan pasangan calon.
Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang, menilai situasi politik dalam negeri yang memanas menjadi salah satu faktor pendorong ambruknya nilai tukar rupiah.
“Ya salah satunya begitu karena transisi dan dinamika politik,” ungkap Hosianna kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/8/2024).
Ekonom Sucor Sekuritas, Ahmad Mikail, juga mengungkapkan kekhawatiran investor jika Pilkada harus diulang akibat perbedaan keputusan MK dan MA. Hal ini dapat memicu ketidakpastian politik yang luas.
“Iya politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalau DPR berbeda dengan keputusan MK ada kemungkinan Pilkada ulang,” kata Mikail.
“Jika ada judicial review ke MK. Kemungkinan MK bisa menganulir hasil Pilkada karena berbeda dengan keputusan MK. Jadi menimbulkan ketidakpastian politik,” terangnya.
sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20240822172152-17-565618/rupiah-ambruk-di-tengah-demo-darurat-menteri-jokowi-buka-suara.
