Ketua MK Anwar Usman Klarifikasi Bocornya Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres ~ Headline.co.id (Jakarta). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menjalani pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) sore ini di Gedung MK. Hal ini menjadikan Anwar Usman sebagai satu-satunya hakim yang diperiksa dua kali dalam serangkaian sidang ini. Pemeriksaan ini terkait dengan kontroversi putusan terbaru yang memungkinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Digitalisasi UMKM: Temu Bisnis UMKM dengan Mbizmarket Membuka Peluang Baru di Sleman
Usai menjalani pemeriksaan, Anwar Usman memberikan keterangan kepada media. Dia mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan sesuatu yang belum dijelaskan dalam pemeriksaan sebelumnya, terutama terkait dengan masalah bocornya putusan.
“Bocornya putusan” yang dimaksud oleh Anwar Usman mengacu pada informasi yang bocor ke publik selama rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan hasil dari RPH. Anwar Usman menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berkaitan dengan dinamika RPH dan hasil dari RPH tersebut.
Baca juga: Ini Jawaban Anwar Usman Usai Dua Kali Diperiksa MKMK Soal Etika dan Batas Usia Capres-Cawapres
Dilansir dari majalah Tempo, pada Juli-Agustus, Anwar Usman mendatangi sejumlah hakim MK dan meminta agar gugatan terkait batas usia calon presiden diterima. Ia juga mengutip ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin tanpa harus menunggu usia 40 tahun. Tindakan Anwar Usman ini memunculkan sinyal bahwa ia berpihak pada gugatan tersebut.
Kemudian, pada 19 September, gugatan batas usia calon presiden kategori pertama diajukan. Dalam rapat tersebut, Anwar Usman tidak hadir, dan enam hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa pengubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Baca juga: Dalih Pengobatan Ambeien, Dukun Asal Sulawesi Tenggara Hamili Mahasiswi 19 Tahun
Dua hari kemudian, Anwar Usman menjadwalkan RPH untuk membahas permohonan gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu. Beberapa narasumber mengatakan bahwa RPH tersebut berlangsung mendadak atau tidak terjadwal. Setelah RPH selesai, Anwar Usman mengunjungi satu per satu hakim, termasuk Saldi Isra, untuk meyakinkan mereka bahwa gugatan tersebut tidak akan digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Akhirnya, pada Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusannya yang memungkinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Kontroversi terkait putusan ini terus memunculkan pertanyaan, terutama terkait dengan peran Anwar Usman dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pemeriksaan oleh MKMK pada hari ini diharapkan akan memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang hal ini.
Baca juga: IWPG Desak Gencatan Senjata Segera dalam Konflik Israel-Hamas
