Headline.co.id ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemulihan ekosistem, pencegahan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya itu dilakukan di berbagai daerah hingga pertengahan November 2026, ketika pantauan nasional mencatat 25 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kemenhut menekankan pengendalian tidak cukup diukur dari penurunan titik panas, tetapi juga dari padamnya api dan bara, terutama di lahan gambut, serta perlindungan bagi masyarakat dan satwa liar. Salah satu langkah penegakan yang telah dilakukan ialah pemberian sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla.
Penanganan karhutla di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan berbeda. Di Sumatra Selatan, brigade Manggala Agni telah memadamkan seluruh titik kebakaran sehingga operasi helikopter water bombing Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat diakhiri. Penghentian operasi itu dilakukan seiring membaiknya kualitas udara.
Di Kalimantan Tengah, masa tanggap darurat karhutla selama tiga bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berakhir. Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Timur mulai beralih dari masa tanggap darurat menuju pemulihan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah juga memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 15 petugas dan relawan pemadam yang gugur saat bertugas. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan tersebut, dan pemerintah menjamin biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
Pengendalian karhutla mengandalkan masyarakat dan pemulihan hutan
Setelah fase pemadaman darurat di sejumlah daerah berakhir, Kemenhut mempercepat pemulihan kawasan terdampak. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menyiapkan rehabilitasi dan reboisasi seluas 100 hektare di kawasan konservasi yang terdampak kebakaran di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Kepala BBTNLL Agus Arianto menjelaskan, rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan tutupan vegetasi dan fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna endemik. Upaya itu juga mendukung peran taman nasional sebagai laboratorium alami, ruang edukasi, dan destinasi ekowisata. Pemulihan pascakarhutla juga terlihat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang kini kembali menghijau dan dapat dinikmati wisatawan.
Pada sisi pencegahan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan perluasan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Thomas Nifinluri menyebutkan, hingga pertengahan November 2026 terdapat 26.304 anggota MPA binaan Kemenhut di lima wilayah regional.
Jumlah tersebut terdiri atas 9.008 anggota di Kalimantan, 6.528 di Sumatra, 5.802 di Jawa-Bali-Nusa Tenggara, 3.052 di Sulawesi, serta 1.914 di Maluku-Papua. Pada tahun ini, Kemenhut juga membentuk 500 kelompok MPA baru. Anggotanya mendapat pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, dan peralatan pemadaman untuk mendukung kerja bersama Manggala Agni, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Sanksi perusahaan dan pengawasan kawasan diperkuat
Hingga periode Oktober–November 2026, Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla. Luas areal terbakar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Sanksi itu termasuk pembekuan izin enam korporasi di Kalimantan Tengah. Perusahaan yang melanggar juga diwajibkan memulihkan ekosistem pada lahan yang rusak.
Langkah Kemenhut tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla. Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah juga menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait kebakaran, dengan luas keseluruhan 42.214,51 hektare.
Di Bima, Nusa Tenggara Barat, Balai Penegakan Hukum Kemenhut bersama kepolisian menahan tersangka perambahan kawasan hutan dengan cara membakar pada 14 November 2026. Kemenhut juga menyiapkan penguatan pengawasan melalui rencana penambahan jumlah Polisi Kehutanan hingga 70.000 personel.
Perhutanan sosial diarahkan untuk manfaat ekonomi
Pengendalian karhutla juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/11/2026), Raja Juli menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Ia juga meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi.
Menurut Raja Juli, akses legal melalui Perhutanan Sosial dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan hutan dan mendorong keterlibatan mereka dalam menjaga hutan dari kebakaran. Kemenhut juga memfasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada Senin (16/11/2026). Langkah itu ditujukan untuk memperkuat tata kelola wilayah adat dan mengembangkan usaha ekonomi lokal.
Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kemenhut mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial meningkatkan kapasitas usaha dengan pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Pemasaran produk unggulan UMKM kehutanan, termasuk gula aren dan kopi agroforestri, turut difasilitasi melalui pameran nasional INNOFOOD 2026.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















