Headline.co.id ~ Negara-negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026), untuk memperkuat perdagangan dan transaksi digital lintas negara. Perjanjian yang diharapkan berlaku pada awal 2027 itu mencakup perdagangan elektronik, pembayaran digital, perlindungan data, keamanan siber, dan pengembangan teknologi baru. Bagi Indonesia, kerja sama ini berpotensi memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku ekonomi digital lainnya. Manfaatnya bergantung pada pelaksanaan perjanjian, kesiapan infrastruktur digital, dan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan pasar regional.
DEFA ASEAN diharapkan permudah transaksi lintas negara
DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital yang ditujukan untuk mempermudah perdagangan dan transaksi antarnegara di Asia Tenggara. Penerapannya mencakup sejumlah bidang, dari perdagangan elektronik dan pembayaran digital hingga perlindungan konsumen, privasi data, serta keamanan siber.
Penguatan keterhubungan atau interoperabilitas sistem pembayaran digital diharapkan membuat transaksi lintas negara lebih praktis bagi konsumen dan pelaku usaha. Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan dokumen, faktur, dan autentikasi elektronik dalam administrasi perdagangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penggunaan dokumen elektronik diharapkan mengurangi proses manual dan membantu menekan biaya transaksi. Di sisi lain, penguatan perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan siber diarahkan untuk mendukung ekosistem digital yang lebih aman.
Perjanjian tersebut juga mencakup pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), serta kerja sama dalam pengembangan keterampilan dan inovasi.
Peluang bagi UMKM dan perusahaan teknologi Indonesia
Bagi Indonesia, DEFA ASEAN diharapkan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di negara anggota lainnya. Penguatan aturan dan kerja sama digital kawasan berpotensi memudahkan pelaku usaha memasarkan produk serta bertransaksi dengan pembeli lintas negara.
Peluang itu tidak hanya ditujukan bagi UMKM. Kerja sama pengembangan keterampilan dan inovasi juga berpotensi membantu talenta digital serta perusahaan teknologi Indonesia menjangkau pasar regional. Secara lebih luas, integrasi ekonomi digital ASEAN diharapkan membantu UMKM, tenaga profesional, dan perusahaan teknologi nasional memperluas jangkauan usaha melampaui pasar domestik.
Namun, peluang tersebut tidak otomatis terwujud setelah perjanjian ditandatangani. Pelaksanaannya, kesiapan infrastruktur digital, dan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan pasar regional menjadi faktor yang menentukan manfaat DEFA bagi Indonesia.
Perundingan dimulai pada masa keketuaan Indonesia
Proses pembentukan DEFA berawal pada masa Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Pada periode tersebut, Indonesia menjadikan perjanjian ini sebagai salah satu agenda strategis untuk memperkuat ekonomi digital kawasan.
Perundingan DEFA secara resmi diluncurkan di Jakarta pada 3 September 2023. Setelah melalui proses perundingan, perjanjian itu ditandatangani di Manila pada 14 November 2026 dan diharapkan mulai berlaku pada awal 2027.
DEFA diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat integrasi ekonomi digital sekaligus meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN. Studi yang dirujuk dalam materi ASEAN memperkirakan keberhasilan pelaksanaan perjanjian dapat meningkatkan potensi nilai ekonomi digital kawasan pada 2030 dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun. Angka tersebut merupakan proyeksi potensi ekonomi, bukan nilai transaksi yang telah terealisasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















