Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang dihasilkan Meta AI. Imbauan itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, di Jakarta, Jumat (23/10/2026), setelah beredar informasi di media sosial yang mengaitkan Kemkomdigi dengan dugaan pembatasan konten demonstrasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Mediodecci, informasi dari AI perlu diperiksa dan dibandingkan dengan sumber resmi karena sistem tersebut dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak aktual atau tidak akurat.
Mediodecci mengatakan Kemkomdigi telah mengklarifikasi informasi tersebut kepada Meta. Kemkomdigi juga melakukan pertemuan terbatas untuk membahas pengembangan teknologi Meta AI, termasuk mekanisme sistem dalam menghasilkan jawaban kepada pengguna.
“Artinya bahwa Meta AI di sini bukanlah juru bicara dari Meta,” ujar Mediodecci dalam wawancara mengenai isu pembatasan konten dan penggunaan AI di media sosial.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menjelaskan, Meta menyampaikan bahwa teknologi Meta AI masih dalam tahap uji coba. Sistem tersebut mempelajari pola dan informasi dari data yang tersedia secara terbuka.
Dalam proses itu, Meta AI dapat menghasilkan jawaban yang seolah-olah meyakinkan, meskipun informasi yang disampaikan keliru atau sudah tidak sesuai dengan keadaan. Kondisi tersebut dikenal sebagai halusinasi AI, yaitu ketika sistem menghasilkan informasi yang salah dengan bahasa yang terdengar pasti.
Kemkomdigi Tegaskan Tak Batasi Konten Karhutla
Mediodecci menegaskan, Kemkomdigi tidak pernah meminta penurunan atau pembatasan konten mengenai karhutla di media sosial. Sebaliknya, informasi masyarakat mengenai karhutla dinilai penting untuk mendukung upaya pemerintah menangani kebakaran di lapangan.
Pemerintah juga menggunakan kanal media sosial resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat. Karena itu, informasi yang mengaitkan Kemkomdigi dengan pembatasan konten karhutla perlu diperiksa melalui sumber resmi sebelum dipercaya dan disebarluaskan.
“Makanya kami ingin mengimbau juga kepada masyarakat, kita perlu menerapkan prinsip trust but verify. Artinya, teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi awal, namun informasi yang dihasilkan tetap perlu diperiksa dan dibandingkan dengan sumber resmi,” kata Mediodecci.
Prinsip tersebut, menurut dia, penting diterapkan terutama ketika informasi yang beredar berkaitan dengan isu publik, seperti demonstrasi dan penanganan karhutla. Masyarakat tetap dapat memanfaatkan AI, tetapi perlu memahami keterbatasan dan risiko dari teknologi tersebut.
AI Dapat Membuat dan Mengunggah Konten Otomatis
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan, perkembangan AI memungkinkan pembuatan agen yang dapat menghasilkan serta mengunggah konten secara otomatis berdasarkan instruksi tertentu.
Teknologi itu dapat diarahkan untuk membentuk persona dan menggunakan gaya bahasa tertentu. Agen tersebut juga dapat menghasilkan unggahan yang mendukung ataupun menentang pemerintah.
Namun, Alfons mengingatkan bahwa kemungkinan teknis tersebut tidak otomatis membuktikan sebuah akun benar-benar dikendalikan oleh AI atau pihak tertentu. Identifikasi terhadap akun dan konten digital tetap membutuhkan penilaian yang lebih kritis.
“AI itu salah aja pede, apalagi benar,” ujar Alfons.
Pernyataan itu merujuk pada kemampuan AI menyampaikan jawaban dengan penuh keyakinan meskipun jawaban tersebut mengandung kekeliruan. Karena itu, masyarakat tidak disarankan menjadikan gaya bahasa yang rapi atau jawaban yang terdengar meyakinkan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kebenaran informasi.
Alfons juga mendorong platform media sosial meningkatkan transparansi. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah memberikan penanda pada konten berbasis AI agar pengguna lebih mudah mengenali informasi yang mereka temui.
Regulasi Etika AI Terus Didorong
Mediodecci mengatakan Kemkomdigi tengah mendorong penguatan regulasi terkait etika AI. Kementerian itu juga meninjau ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di ruang digital.
Ia menyebut pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memahami risiko penggunaannya dan memeriksa informasi yang diperoleh.
Peningkatan literasi digital, transparansi platform, dan kebiasaan memverifikasi informasi diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Sikap kritis tetap diperlukan agar informasi yang dihasilkan Meta AI maupun teknologi AI lainnya tidak langsung dianggap sebagai pernyataan resmi pemerintah atau perusahaan penyedia teknologi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
