Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran 2027, meski ruang fiskal daerah terbatas. Prioritas tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Senin (5/10/2026). Pemprov Riau akan menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah agar anggaran diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program 2027 Riau Disusun Sesuai Kemampuan Anggaran
SF Hariyanto mengatakan kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan pada 2027. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menyusun anggaran besar tanpa mempertimbangkan ketersediaan dana.
“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” kata SF Hariyanto dalam pertemuan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menegaskan, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh membuat Pemprov Riau mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Pembiayaan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur tetap menjadi perhatian, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemprov Riau juga akan menata program dan anggaran agar belanja daerah lebih terarah. Fokusnya adalah kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan program yang membebani keuangan daerah tanpa manfaat yang jelas.
Kesehatan dan JKN Menjadi Perhatian Utama
Dalam penyusunan program 2027, SF Hariyanto secara khusus menekankan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menyebut pelayanan dasar sebagai kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan, termasuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan tetap ditempatkan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Selain kesehatan, Pemprov Riau tetap memasukkan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur dalam perhatian program pemerintah daerah.
PWI Riau Soroti BPJS, Kemiskinan, dan Jalan
Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar menilai perhatian Pemprov Riau terhadap pelayanan dasar menunjukkan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Raja Isyam menyebut beberapa program yang dibahas dalam audiensi mencakup BPJS Kesehatan, penanganan kemiskinan, perhatian terhadap daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta perbaikan infrastruktur jalan.
“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian ada program tentang kemiskinan dan daerah-daerah miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi juga mendapatkan perhatian. Satu lagi tentang perbaikan infrastruktur jalan, menurut saya itu juga sangat baik,” katanya.
Menurut Raja Isyam, pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan dasar tetap menjadi bagian penting dari arah kebijakan Pemprov Riau dalam penyusunan program 2027. Ia menilai kebutuhan masyarakat tetap diupayakan untuk mendapat perhatian meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal.
PWI Sesuaikan Program agar Tidak Membebani Daerah
Raja Isyam mengatakan PWI Riau memahami kondisi keuangan daerah. Pemahaman itu menjadi pertimbangan bagi organisasi dalam menyesuaikan pelaksanaan program agar tetap berjalan tanpa menambah beban pemerintah daerah.
Ia menyebut PWI biasanya mendapat dukungan penuh dari gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau. Namun, dalam kondisi keuangan daerah yang sedang terbatas, PWI akan berupaya mencari solusi agar kegiatan organisasi tetap dapat dilaksanakan.
“Biasanya kita mendapat support full dari Pak Gubernur dan Provinsi, tetapi kita akan berusaha meskipun kondisi kita prihatin. Kita tetap akan memberikan yang terbaik dan mencari solusi supaya tidak memberatkan daerah,” kata Raja Isyam.
Dengan demikian, penyusunan program dan anggaran Pemprov Riau pada 2027 akan diarahkan secara selektif. Pelayanan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, dan infrastruktur, tetap dipertahankan sebagai prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
