Headline.co.id, Kupang ~ Pemerintah menargetkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) rampung pada pekan ini. Target tersebut mencakup wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi pemerintah pada Rabu (6/8/2026) setelah evaluasi menunjukkan penyelesaian yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan dapat dipercepat. Pemerintah juga menyiapkan prioritas operasional berdasarkan pemadanan data SPPG dengan prevalensi stunting.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan penyelesaian SPPG wilayah 3T dilakukan untuk memperluas pelaksanaan MBG, terutama di daerah yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
“Wilayah 3T akan selesai dalam minggu ini. Minggu lalu kita rapat, perkiraannya satu bulan, tetapi dalam satu minggu ini insyaallah bisa kita selesaikan,” ujar Zulkifli Hasan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sinkronisasi Data Penerima Manfaat
Selain mengejar penyelesaian SPPG di wilayah 3T, pemerintah hampir menuntaskan integrasi dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Data tersebut dihimpun dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta data kependudukan.
Zulkifli mengatakan sinkronisasi data yang semula ditargetkan selesai dalam satu bulan kini telah memasuki tahap akhir. Proses tersebut hanya menyisakan sejumlah koreksi sebelum data digunakan sebagai dasar pelaksanaan program.
Data penerima manfaat menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan pelaksanaan MBG. Pemerintah melakukan pemutakhiran agar program dapat dijalankan berdasarkan data yang telah dipadukan dari berbagai sumber kementerian dan lembaga.
Untuk wilayah non-3T, pemerintah memperkirakan penambahan titik SPPG masih memerlukan waktu sekitar satu hingga satu setengah bulan. Penambahan itu terutama dilakukan di Pulau Jawa, Sumatra, dan wilayah lainnya.
Jumlah penambahan tersebut mencakup sekitar 13 ribu titik. Dengan demikian, keseluruhan proses penambahan SPPG diperkirakan dapat selesai dalam waktu dua bulan.
Pesantren dengan Lebih dari 1.000 Santri Dapat Bangun Dapur
Rapat koordinasi juga memutuskan pemberian fleksibilitas bagi pondok pesantren dan sekolah berasrama berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 santri atau peserta didik. Lembaga tersebut diperbolehkan membangun dapur sendiri untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Meski demikian, dapur yang dibangun tetap diwajibkan memenuhi standar operasional SPPG.
“Pesantren atau sekolah berasrama yang memiliki lebih dari seribu santri dapat membangun dapur sendiri, tetapi harus memenuhi standar SPPG,” kata Zulkifli.
Kebijakan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah memperluas titik layanan MBG. Pelaksanaan dapur mandiri tetap diarahkan mengikuti ketentuan operasional SPPG yang telah ditetapkan.
BGN Prioritaskan 1.700 Dapur di Daerah Stunting Tinggi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, sekitar 13 ribu dapur yang tercatat dalam sistem tidak seluruhnya langsung beroperasi. Setiap lokasi memiliki status berbeda, mulai dari tahap perencanaan hingga siap digunakan.
BGN kemudian memadankan data tersebut dengan data prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan. Pemadanan dilakukan untuk menentukan dapur yang diprioritaskan beroperasi berdasarkan kesiapan lokasi dan tingkat stunting di wilayahnya.
“Dari hasil pemadanan data, terdapat sekitar 1.700 dapur yang sudah siap dan berada di wilayah dengan angka stunting tinggi maupun sangat tinggi. Dapur-dapur inilah yang akan dioperasionalkan secara bertahap mulai minggu depan,” ujar Sudaryono.
Dari jumlah tersebut, sekitar 300 dapur ditargetkan mulai diaktifkan pada tahap awal. Aktivasi berikutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan.
Sudaryono menegaskan penentuan lokasi dan operasional SPPG dilakukan secara transparan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah. Ia memastikan tidak ada pihak yang dapat menentukan lokasi pembangunan dapur di luar mekanisme resmi.
BGN juga terus melakukan penyisiran terhadap lebih dari 27 ribu data untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran. Wilayah yang diprioritaskan karena memiliki kebutuhan mendesak mencakup Papua, NTT, Kepulauan Nias, Maluku, dan Maluku Utara.
Percepatan implementasi SPPG tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama BGN serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah itu diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
