Headline.co.id, Takalar ~ Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan setelah BGN menemukan persoalan dalam hubungan mitra dan yayasan yang dinilai dapat memengaruhi kualitas layanan kepada penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menyampaikan pembenahan tersebut dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026). Salah satu fokus pembaruan ialah menertibkan potongan kepada mitra yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan MBG.
Sudaryono mengatakan, BGN menerima laporan mengenai yayasan yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan MBG, tetapi meminta setoran atau potongan kepada mitra. Menurut dia, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan mitra dalam menjaga kualitas makanan yang disediakan bagi penerima manfaat.
“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya. Yayasan itu kemudian tidak nyambung sama mitranya,” ujar Mas Dar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BGN Temukan Potongan Rp1.500-Rp2.000 per Porsi
Dalam sejumlah kasus, mitra dilaporkan diminta memberikan potongan sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per porsi. BGN menilai potongan tersebut berisiko berdampak pada menu yang diterima peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya.
“Ada mitra, dia dipotong Rp1.500, ada yang dipotong Rp2.000, bayangkan! Yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelas Sudaryono.
Karena itu, BGN akan mengevaluasi hubungan kerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut menyasar yayasan yang tidak menjalankan pembinaan, pengawasan, maupun penyelenggaraan program, tetapi hanya meminta setoran.
“Orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apa pun, hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off,” tegasnya.
Pembaruan PKS Perjelas Hubungan Mitra dan SPPG
Untuk mencegah persoalan serupa, BGN menyiapkan mekanisme baru melalui pembaruan PKS BGN, mitra, dan dapur SPPG. Pembaruan itu diarahkan untuk memperjelas hubungan kerja sama sekaligus menghilangkan potongan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Dengan mekanisme tersebut, sumber daya yang tersedia diharapkan dapat lebih banyak digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Pembenahan hubungan kerja sama juga menjadi bagian dari evaluasi BGN terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Selain memperbarui PKS, BGN melakukan penyesuaian terhadap tata kelola SPPG, termasuk mekanisme pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.
Skema itu kemudian disesuaikan menjadi Rp2.000 per porsi berdasarkan jumlah penerima manfaat dan layanan yang diberikan SPPG. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya BGN menerapkan prinsip kewajaran, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan layanan MBG.
Evaluasi Tata Kelola MBG Dilakukan Berkelanjutan
BGN juga memperjelas jam kerja kepala dapur, menyediakan kanal pengaduan dan pelaporan, serta melakukan evaluasi berdasarkan kondisi pelaksanaan program di lapangan. Berbagai penyesuaian itu disebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang terus dilakukan sejak MBG berjalan.
Sudaryono mengatakan, evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki mekanisme yang masih memiliki kekurangan sekaligus mempertahankan praktik yang telah berjalan baik.
“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” ujar Kepala BGN.
Ia meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pembenahan tata kelola MBG dapat berjalan secara konsisten. Perbaikan tersebut diharapkan memastikan sumber daya program digunakan secara tepat dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat tetap terjaga.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
