Headline.co.id, Jakarta ~ – Pemerintah mengarahkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) agar terintegrasi dengan produksi perikanan, pemenuhan gizi, dan penguatan ekonomi masyarakat. Strategi tersebut disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan, Selasa (30/9/2026). Menurut Didit, kebijakan ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan protein nasional yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk dengan menghubungkan sektor hulu dan hilir perikanan.
Dalam forum tersebut, Didit menyebut kebutuhan asupan protein nasional mencapai sekitar 7,62 juta ton per tahun atau setara dengan 35 juta ton ikan segar. Karena itu, ikan sebagai bagian dari konsep blue food perlu ditempatkan sebagai salah satu sumber pangan strategis. Gemarikan tidak hanya didorong untuk meningkatkan konsumsi, tetapi juga memastikan hasil produksi terserap pasar dan memberi manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, serta pelaku usaha perikanan.
Gemarikan Dikaitkan dengan Potensi Produksi Daerah
Didit mengatakan ikan memiliki keunggulan sebagai sumber pangan karena mengandung protein dan tersedia dalam jumlah relatif melimpah. Namun, peningkatan konsumsi harus berjalan beriringan dengan produksi serta penguatan rantai pasok.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Potensi tersebut terlihat di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, produksi perikanan tangkap di provinsi itu pada 2025 mencapai sekitar 436.900 ton. Sementara itu, produksi perikanan budidaya tercatat sekitar 539.000 ton.
Meski produksinya tinggi, ikan belum otomatis menjadi pilihan utama dalam menu masyarakat. Karena itu, pola konsumsi masih perlu diarahkan agar ikan lebih sering dikonsumsi. “Gemar makan ikan merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus digalakkan,” kata Didit.
Ia menekankan, pengembangan budidaya perlu disesuaikan dengan potensi dan pola konsumsi tiap daerah. Di Jawa Tengah, komoditas yang dapat dikembangkan dan dikonsumsi lain lele, mujair, nila, dan ikan mas. “Tidak harus ikan laut, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah,” ujarnya.
Produksi Ikan Dihubungkan dengan Program Gizi
Untuk memperkuat keterhubungan sektor hulu dan hilir, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas nasional KKP. Salah satunya adalah target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
KKP juga mengembangkan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 lokasi hingga 2029. Program tersebut tersebar di 500 kabupaten/kota dan diarahkan untuk memperkuat pasokan protein sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Target itu tercantum dalam rencana program prioritas KKP 2026–2029.
Pendekatan berbasis potensi lokal membuat desa tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari rantai produksi. Budidaya dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah, lalu hasilnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
Integrasi juga diarahkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Didit, program tersebut dapat menjadi saluran penyerapan produk perikanan lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein. Kebutuhan pangan dalam MBG dapat disesuaikan dengan komoditas yang tersedia di setiap daerah.
Produk hasil budidaya masyarakat setempat berpeluang masuk ke rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koperasi desa, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pasar masyarakat.
Pasar Produk Perikanan Perlu Diperluas
Didit mengatakan pelaksanaan Gemarikan membutuhkan kolaborasi dan integrasi antarpihak. Sinkronisasi diperlukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi agar kebutuhan produksi, distribusi, pasar, dan konsumsi dapat disatukan. Langkah itu diharapkan mencegah kesenjangan hasil produksi dan permintaan.
“Ini harus kolaborasi, integrasi. Yang paling sulit dilakukan adalah di lapangan,” kata Didit.
Pelaksanaan program prioritas KKP, lanjut dia, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyerapan produk perikanan juga tidak boleh hanya bergantung pada satu program pemerintah.
Akses pasar perlu diperluas ke pasar tradisional, ritel modern, hotel, restoran, dan jasa katering atau hotel, restaurant, and catering (horeka). Perluasan tersebut dinilai penting agar peningkatan produksi di desa dan kawasan pesisir memiliki kepastian penyerapan. Pada saat yang sama, kualitas dan keamanan produk harus tetap dijaga.
“Produk-produk perikanan ini tidak hanya diambil oleh MBG, tetapi juga diperluas akses pemasarannya bagi masyarakat setempat, pasar tradisional dan ritel modern, termasuk hotel, restoran, dan katering,” ujar Didit.
Teknologi Budidaya dan Pengawalan Implementasi
Pemerintah turut mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Salah satunya melalui penerapan Recirculating Aquaculture System (RAS), yang dinilai dapat mendukung peningkatan produktivitas.
Keberhasilan Perpres Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan, menurut Didit, akan diukur dari perubahan nyata di masyarakat. Konsumsi ikan diharapkan meningkat, sementara nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pelaku usaha perikanan memperoleh manfaat ekonomi dari naiknya permintaan.
Peningkatan konsumsi juga perlu menyasar kelompok yang membutuhkan asupan gizi, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan calon pengantin. Karena itu, implementasi Gemarikan perlu dikawal kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
KKP akan mengoptimalkan peran penyuluh dan unit pelaksana teknis untuk mendampingi masyarakat. “Implementasi Perpres ini sebagai langkah nyata, bukan hanya rencana di atas kertas,” tegas Didit.
Dengan mengintegrasikan produksi, konsumsi, pasar, dan program pemenuhan gizi, Gemarikan diarahkan menjadi bagian dari transformasi pangan biru. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memberi nilai tambah bagi perekonomian desa serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
