Headline.co.id ~ Indonesia menawarkan insentif melalui mekanisme pasar karbon kepada investor yang menanamkan modal pada proyek hijau. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di hadapan lebih dari 20 CEO dalam High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture di New York, Amerika Serikat. Forum itu berlangsung dalam rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan NY Climate Week 2026. Pemerintah mendorong skema tersebut untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek nyata yang dapat menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (29/9/2026), Zulkifli Hasan menyampaikan peluang memperoleh nilai tambah dan insentif dari aksi penurunan emisi dapat membuat investasi hijau lebih menarik bagi pelaku usaha.
“Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” tegas Zulhas.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tiga sektor investasi hijau
Zulkifli Hasan memaparkan tiga sektor yang menjadi peluang investasi hijau di Indonesia. Sektor tersebut meliputi pangan melalui pengembangan padi rendah emisi, persampahan melalui pengolahan sampah bernilai ekonomi, serta kelautan melalui pengembangan karbon biru atau blue carbon.
Ia mengajak pelaku usaha global menjajaki proyek yang dapat membantu menutup kebutuhan pembiayaan aksi iklim Indonesia. Pada saat yang sama, proyek tersebut diharapkan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan komunitas yang terdampak persoalan persampahan.
Menurut pemerintah, kemitraan yang dibutuhkan bukan hanya mendukung penurunan emisi. Kerja sama itu juga harus berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan, memberikan manfaat bagi petani dan nelayan, serta membantu menyelesaikan persoalan sampah.
Di sektor pangan, peluang investasi diarahkan pada pengembangan budidaya padi rendah emisi. Indonesia ingin memperkuat ketahanan pangan melalui praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan menghasilkan emisi lebih rendah.
Namun, penerapan budidaya tersebut secara luas memerlukan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat yang jelas bagi petani. Unsur-unsur itu menjadi bagian penting agar perubahan praktik pertanian dapat dijalankan dan memberikan hasil bagi pelaku di lapangan.
Perdagangan karbon diperkuat
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan mendorong penyederhanaan aturan dan tata kelola perdagangan karbon. Langkah itu ditujukan agar perdagangan karbon dapat diterapkan dengan tetap menjaga kredibilitasnya.
Penguatan kerangka tersebut membuka peluang bagi hasil penurunan emisi yang terukur untuk memperoleh nilai ekonomi dan menarik pembiayaan. Dengan demikian, aksi penurunan emisi dapat dihubungkan dengan insentif dan peluang investasi melalui mekanisme pasar karbon.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memperbarui aturan perdagangan karbon melalui bursa. Pembaruan itu mencakup ketentuan pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Kerangka aturan dan tata kelola tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan dasar yang mendukung pembiayaan proyek hijau. Pemerintah menekankan pentingnya hasil penurunan emisi yang dapat diukur agar memiliki nilai ekonomi dan tetap dipercaya.
Proyek harus memiliki ukuran keberhasilan
Untuk sektor persampahan, pemerintah mendorong investasi pada fasilitas pengolahan sampah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi atau nilai ekonomi.
Sementara itu, investasi hijau di sektor kelautan diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah juga mendorong pengembangan potensi blue carbon dalam sektor tersebut.
Pertemuan di New York menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjangkau mitra investasi hijau secara langsung. Pemerintah membawa pesan bahwa aksi iklim harus diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dijalankan, bukan berhenti pada komitmen.
Proyek yang ditawarkan harus memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, serta manfaat bagi masyarakat. Penjelasan itu menjadi dasar pendekatan pemerintah dalam mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek yang tersedia di lapangan.
Dalam pidato bertema Indonesia’s Food System Transformation, Zulkifli Hasan turut memaparkan perkembangan sektor pangan Indonesia dan agenda untuk menjaga keberlanjutannya. Kehadirannya dalam forum tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menawarkan kerja sama untuk menghubungkan ketahanan pangan, penurunan emisi, dan investasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
