Headline.co.id, Gorontalo ~ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo akan menggandeng Ombudsman untuk meningkatkan pelayanan aduan masyarakat terkait infrastruktur daerah. Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Winardi Dayi, saat menerima kunjungan kerja tim Ombudsman pada Selasa, 22 September 2026. Kunjungan itu dilakukan sebagai bagian dari penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo. Melalui penilaian tersebut, dinas ingin mengetahui hal-hal yang masih perlu dibenahi, terutama dalam pengelolaan layanan aduan masyarakat.
Pelayanan Aduan Masyarakat Jadi Perhatian
Winardi mengatakan, kedatangan Ombudsman memiliki arti penting bagi Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo. Menurut dia, proses penilaian dapat membantu pihaknya melihat kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menentukan bagian yang perlu ditingkatkan.
![[Siaran Pers] Pasar Digital RI Capai USD99 Miliar, Meutya Hafid: Pemerintah Bangun Ekosistem Startup Bidik Pasar Global](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pasar-digital-ri-capai-usd99-miliar-meutya-hafid-pemerintah-bangun-ekosistem-startup-bidik-pasar-g.png)
Perhatian utama diarahkan pada pelayanan aduan masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur daerah. Layanan tersebut menjadi salah satu aspek yang ingin diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pelayanan publik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Alhamdulillah tadi kami sudah menerima kunjungan kerja dari Ombudsman dalam rangka penilaian untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan kami berencana akan mengundang pihak Ombudsman untuk bisa memberikan sosialisasi sekaligus materi tentang pelayanan publik sekaligus potensi terjadinya maladministrasi,” tutur Winardi Dayi.
Rencana mengundang Ombudsman itu diharapkan dapat memberikan materi yang relevan bagi Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo. Selain membahas pelayanan publik, materi yang akan disampaikan juga mencakup potensi terjadinya maladministrasi.
Ombudsman Siap Buka Ruang Penguatan Kapasitas
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Fajriyanti, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk membuka ruang bagi Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo. Ruang tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dinas dalam mengelola pengaduan masyarakat.
“Kalau misalnya nanti Ombudsman diundang untuk memberikan materi terkait pengelolaan pengaduan, kami siap,” ungkap Fajriyanti.
Pernyataan itu disampaikan setelah tim Ombudsman melakukan kunjungan kerja dalam rangka penilaian pelayanan publik pada Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo. Penilaian tersebut tidak hanya melihat penyelenggaraan layanan dari sisi internal dinas.
Penilaian Libatkan Penyelenggara dan Pengguna Layanan
Fajriyanti menjelaskan, pengambilan data dalam proses penilaian dilakukan melalui beberapa metode. Metode itu meliputi wawancara dengan penyelenggara pelayanan, observasi sarana dan prasarana, serta wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Menurut Fajriyanti, metode tersebut digunakan agar hasil penilaian tidak hanya didasarkan pada perspektif penyelenggara pelayanan maupun Ombudsman. Pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan juga menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proses tersebut.
Dengan melibatkan masyarakat, penilaian pelayanan publik di Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo mencakup pengalaman pengguna layanan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penilaian terhadap penyelenggaraan layanan menjadi bagian dari upaya mengukur kualitas pelayanan.
Kerja sama yang direncanakan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo dan Ombudsman akan berfokus pada penguatan pelayanan aduan masyarakat. Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo juga akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sosialisasi serta materi mengenai pelayanan publik dan potensi maladministrasi.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari kunjungan kerja Ombudsman yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026. Melalui proses penilaian dan peningkatan kapasitas, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo berupaya mengetahui aspek pelayanan yang masih harus dibenahi, khususnya yang berkaitan dengan aduan masyarakat mengenai infrastruktur daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
