Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan percepatan pendataan untuk memperluas program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di daerah. Langkah ini dilakukan melalui penambahan agen perlinsos dan koordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota setelah dibahas dalam rapat koordinasi virtual pada Jumat (18/9/2026). Percepatan tersebut diarahkan untuk membantu memastikan penerima bantuan sosial sesuai sasaran program. Pemerintah menargetkan 45 juta keluarga dapat terjangkau program ini hingga akhir 2026.
Hingga pelaksanaan rapat koordinasi, sebanyak 4,8 juta keluarga telah terdaftar dalam program digitalisasi perlindungan sosial. Selain itu, sekitar 170 ribu agen perlinsos telah bergabung untuk membantu memperluas jangkauan pendaftaran.
Pemprov Riau Diminta Percepat Penambahan Agen Perlinsos
Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan mempercepat penambahan agen perlinsos dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut SF Hariyanto, pemerintah daerah terus dipantau untuk menyampaikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itu, penambahan agen perlinsos dinilai perlu segera dilakukan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
“Jadi kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Kita beberapa hari sekali dipantau untuk memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itulah, agen perlinsos tersebut harus segera bertambah,” tutur SF Hariyanto.
Dinas Sosial Provinsi Riau akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempelajari teknis pelaksanaan program sekaligus mempercepat tindak lanjut digitalisasi perlindungan sosial di daerah.
“Tujuannya tentu saja agar penerima manfaat supaya tepat sasaran. Sehingga, Dinsos Riau lakukan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat arahan ini, pelajari teknisnya dan koordinasikan dengan kabupaten kota,” pungkasnya.
Target Digitalisasi Perlindungan Sosial Capai 45 Juta Keluarga
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang membangun sistem perlindungan sosial berbasis digital. Sistem tersebut diarahkan agar lebih mudah diakses masyarakat dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.
“Sekarang ini pemerintah sedang membangun cara baru dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang mudah diakses, lebih transparan, dan mampu membawa suasana keadilan di tengah masyarakat. Saya kira langkah ini akan memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa,” ujar Luhut.
Luhut menyebut kesiapan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam perluasan program. Pemerintah menargetkan program tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Oktober 2026. Karena itu, daerah diharapkan telah siap dan terintegrasi sebelum peluncuran.
“Kita berharap, ketika Bapak Presiden meluncurkan program ini secara resmi pada bulan Oktober, sebanyak mungkin daerah-daerah sudah siap dan terintegrasi. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda beserta seluruh jajaran di daerah masing-masing,” katanya.
Menurut Luhut, capaian 4,8 juta keluarga yang telah mendaftar masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target 45 juta keluarga hingga akhir tahun. Jumlah agen perlinsos juga dinilai masih perlu diperbanyak agar jangkauan pendaftaran dapat diperluas.
“Gambaran capaian kita saat ini 4,8 juta keluarga telah mendaftar, sekitar 170.000 agen perlinsos telah bergabung. Namun, untuk mencapai target 45 juta keluarga hingga akhir tahun, kita membutuhkan jumlah agen perlinsos yang jauh lebih banyak,” jelasnya.
Data Perlinsos Menjadi Dasar Penyaluran Bansos 2027
Luhut mengatakan data yang terkumpul melalui proses digitalisasi perlindungan sosial akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penyaluran bantuan sosial pada 2027. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk memperluas pendaftaran.
“Data yang terkumpul dari proses ini nantinya akan menentukan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027. Saat kami melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, beliau menekankan bahwa kita semua perlu kerja keras bersama,” ungkapnya.
Untuk memperluas cakupan, pemerintah mendorong mobilisasi agen perlinsos secara masif. Pemerintah daerah diminta menyebarkan informasi pendaftaran agen melalui seluruh jaringan pemerintah daerah hingga tingkat terkecil.
Luhut juga meminta Pangdam dan Kapolda mendorong anggotanya, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, agar menjadi agen perlinsos serta membantu masyarakat di wilayah tugas masing-masing.
“Untuk menjangkau target besar tersebut, kita membutuhkan dorongan dan mobilisasi agen perlinsos secara masif. Melalui kerja sama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
