Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Forum Satu Data Daerah di Provinsi Gorontalo telah menyepakati 1.413 Daftar Data Daerah untuk tahun 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam kegiatan Finalisasi Usulan Daftar Data Daerah yang berlangsung pada Selasa lalu. Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sumarto Biki, menegaskan bahwa daftar data ini menjadi fondasi utama dalam tata kelola data yang berkualitas di provinsi tersebut.
Sumarto Biki menjelaskan bahwa dari total 1.413 data yang disepakati, sebanyak 1.214 data atau 85,9 persen ditetapkan sebagai Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD), sementara 188 data lainnya dikategorikan sebagai Non-DSSD. Selain itu, forum juga menyepakati 192 data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK/IKD), 171 data pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), 97 data pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta 99 data spasial.
Lima perangkat daerah dengan jumlah data terbanyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 201 data, diikuti oleh Dinas Kominfo dan Statistik dengan 140 data, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dengan 117 data, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 95 data, serta Dinas Kesehatan dengan 94 data. Hal ini menunjukkan komitmen yang meningkat dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sumarto menambahkan bahwa hasil finalisasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2026. Data tersebut juga akan diinput ke dalam Open Data Gorontalo (PENTAGON) dan diintegrasikan dengan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) serta Portal Satu Data Indonesia. Berdasarkan berita acara forum, Walidata Provinsi Gorontalo akan menetapkan Daftar Data Daerah Tahun 2026 dan memutakhirkan data pada Portal Open Data Gorontalo paling lambat 14 Agustus 2026.
Seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk melengkapi metadata, memperbarui data secara berkala, serta menjaga kualitas, konsistensi, dan validitas data. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan. Daftar Data Daerah Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung statistik sektoral, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pengambilan kebijakan berbasis data.
Forum ini diikuti oleh Walidata Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo sebagai Pembina Data Statistik, Walidata Pendukung, serta produsen data dari berbagai perangkat daerah. Selama dua hari, peserta melakukan verifikasi, validasi, klasifikasi, dan penyepakatan daftar data yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral. (mcgorontaloprov/mila)
