Headline.co.id, Bangunan ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan bahwa lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang telah siap digunakan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa lahan seluas sekitar 179 hektare telah sepenuhnya siap, sehingga tidak ada lagi hambatan pertanahan yang menghalangi percepatan pembangunan Huntap bagi 4.159 kepala keluarga korban bencana.
Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat meninjau lokasi pembangunan Huntap di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Kamis (23/7/2026). Menurutnya, lahan yang disiapkan berasal dari sejumlah perusahaan milik negara maupun swasta. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah lahan milik PT Perkebunan Nusantara I seluas 10 hektare, yang direncanakan untuk pembangunan sekitar 500 unit rumah bagi korban bencana.
Di lokasi tersebut, sebanyak 108 unit rumah telah dibangun dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan unit rumah lainnya melalui kementerian terkait yang saat ini masih dalam proses. Nusron menambahkan, “Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan ini secepat mungkin.”
Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar sekitar separuh dari total kebutuhan 4.159 unit Huntap dapat diselesaikan pada tahun 2026, sementara seluruh pembangunan ditargetkan rampung pada tahun berikutnya. Nusron menegaskan, “Kami berupaya keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Presiden.”
Pemerintah juga telah menyiapkan skema pemberian hak atas tanah sesuai dengan status kepemilikannya. Masyarakat akan memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) jika rumah dibangun di atas tanah yang telah dilepaskan oleh pemilik sebelumnya. Sementara itu, jika tanah tetap menjadi aset pemilik, masyarakat akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
Target pemerintah adalah agar masyarakat dapat mulai menempati Huntap secara bertahap pada tahun 2026 setelah pembangunan prasarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan listrik selesai. Penempatan warga juga akan mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi mata pencaharian sebelumnya agar aktivitas ekonomi dapat segera pulih, sekaligus menghindari kawasan yang berpotensi terdampak banjir kembali.
