Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa layanan angkutan perintis di seluruh Indonesia akan terus beroperasi hingga akhir tahun 2026. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga konektivitas masyarakat, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Terpencil (3TP).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa layanan angkutan perintis mencakup angkutan jalan, angkutan barang, dan angkutan penyeberangan. Layanan ini menjadi akses utama bagi masyarakat di daerah yang belum terlayani oleh transportasi komersial. “Keberlanjutan layanan ini tidak hanya menjamin mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi logistik, memperlancar arus barang, serta menggerakkan roda perekonomian daerah,” ujar Aan dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Pada tahun 2026, pemerintah mengoperasikan 313 trayek angkutan jalan perintis yang tersebar di 32 provinsi. Layanan ini didukung oleh 640 unit bus dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,2 miliar. Penyelenggaraan angkutan jalan perintis ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Orang yang Digunakan untuk Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan 265 lintasan angkutan penyeberangan perintis di 24 provinsi dengan dukungan 101 kapal untuk menghubungkan pulau-pulau yang belum dilayani angkutan penyeberangan komersial. Layanan ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6697 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi informasi yang berkembang mengenai layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Aan menegaskan bahwa seluruh layanan di wilayah tersebut tetap berjalan sesuai rencana operasional. “Kami pastikan layanan di NTT tetap beroperasi sesuai jadwal,” tegasnya.
Untuk penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis di NTT, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,99 miliar, yang hingga saat ini masih mendukung operasional layanan sesuai jadwal. Aan menambahkan, Kemenhub akan terus melakukan pemantauan agar seluruh layanan angkutan perintis berjalan optimal sehingga masyarakat di wilayah 3TP tetap memperoleh akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. “Kami akan terus memantau agar layanan ini berjalan optimal,” pungkasnya.
Keberlanjutan layanan angkutan perintis ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan dari desa dan daerah untuk pemerataan ekonomi serta memperkuat infrastruktur dan konektivitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
