Headline.co.id, Kuala Pembuang ~ Pemerintah Kabupaten Seruyan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Wakil Bupati Seruyan, Supian, menyampaikan hal ini dalam pidato pengantar Bupati Seruyan pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kabupaten Seruyan, Senin (29/6/2026). Komitmen ini diambil untuk memastikan bahwa rekomendasi BPK dapat dilaksanakan secara serius, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pidato tersebut, Supian juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI dan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. “Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.
Realisasi APBD 2025
Selain menyampaikan capaian opini WTP, Wakil Bupati Supian juga memaparkan gambaran umum realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Realisasi APBD ini menjadi bagian dari dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan menilai bahwa pelaksanaan APBD selama tahun anggaran berjalan telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komitmen Terhadap Transparansi
Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Seruyan, diharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif, sehingga dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan di masa mendatang.
