Headline.co.id, Hulu Sungai Utara ~ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menekankan pentingnya kemandirian fiskal dan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD HSU yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).
Syahril, anggota Fraksi PKB, menegaskan bahwa meskipun Pemkab HSU kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, prestasi ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. “Opini WTP harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Semua temuan dan rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Syahril.
Masukan dari Fraksi Lain
Fraksi Gerindra, melalui Hj. Erlyn Febrina, mengapresiasi capaian WTP namun menekankan pentingnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan evaluasi program pembangunan agar lebih efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, H. Rustam dari Fraksi PKS menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fraksi Golkar, diwakili Almien Ashar Safari, mendorong pemerintah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru dan menyempurnakan sistem perencanaan anggaran. Hj. Ida Haryati dari Fraksi NasDem–PDI Perjuangan menekankan perlunya evaluasi komprehensif, bukan sekadar prosedural rutin.
Pentingnya Pemantauan Berkelanjutan
H. Aserani dari Fraksi PPP mengingatkan pentingnya pemantauan berkelanjutan agar program yang direncanakan memberikan manfaat merata bagi masyarakat. Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, menutup rapat dengan menyatakan bahwa semua masukan dari fraksi akan menjadi bahan utama dalam pembahasan selanjutnya dengan Pemkab HSU.
“Ini adalah wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi kami, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara,” kata H. Fadilah. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Ahmad Al Gifari, dan dihadiri oleh Wakil Bupati HSU, Hero Setiawan, serta unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD Kabupaten HSU.
