Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Aceh mengimbau seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha untuk aktif berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi pascabencana. Upaya ini dianggap penting untuk memastikan roda ekonomi masyarakat kembali berputar melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan perlunya percepatan pemulihan yang terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing sektor.
M. Nasir meminta setiap perangkat daerah untuk mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pemulihan dilakukan dengan koordinasi yang baik,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala SKPA, unsur LSM, NGO, dan lintas yayasan peduli pascabencana.
Dalam upaya ini, Sekda menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi. Dukungan tersebut diharapkan hadir dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, maupun penyediaan sumber daya. M. Nasir juga menekankan bahwa beban pemulihan tidak seharusnya sepenuhnya ditumpukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah daerah mendorong pembagian peran di mana unit-unit kecil dan kelompok usaha mikro dapat dibantu melalui skema hibah, bantuan skala kecil, maupun program kemitraan dari mitra pembangunan lainnya.
Terkait aspek permodalan, Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama. Dinas ini dinilai memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak. “Dinas Koperasi dan UMKM akan menjadi ujung tombak dalam memfasilitasi akses pembiayaan,” imbuh M. Nasir.
Untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026. Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. “Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” pungkas Sekda Aceh.
