Headline.co.id, Jakarta ~ Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mengintensifkan upaya pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah layanan dasar kembali berfungsi dan kondisi darurat teratasi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor terdampak, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, anggaran ini akan direalisasikan bertahap: Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Program pemulihan ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama dan pendukung. Percepatan pelaksanaan program menunjukkan perkembangan positif. Laporan perkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026 menunjukkan bahwa lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan serta penyelesaian administrasi internal. “Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026).
Sambil menunggu seluruh proses penganggaran rampung, Satgas PRR juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat sejak awal Mei 2026. Tambahan dukungan fiskal ini terdiri atas Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Dana tersebut diharapkan dapat segera digunakan untuk mempercepat penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih membutuhkan penguatan pada tahap pemulihan permanen. Selain melalui TKD, semangat gotong royong antardaerah juga terus menguat melalui skema hibah.
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, sementara pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling berat. Tito menegaskan, percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran serta pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD diminta segera mempercepat pelaksanaan program di lapangan agar manfaat pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak. “Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” kata Tito.
Berita Terkait Jakarta
- Dua Wakil Indonesia Melaju ke Final Indonesia Open 2026
- Bayern Munchen Raih Kemenangan Tipis atas Borussia Dortmund 3-2
- Kemkomdigi Minta Penjelasan Meta Terkait Isu Kebocoran Data Instagram
- Polres Jakarta Utara Laksanakan Latihan Tactical Floor Game Menjelang Hari Buruh
- Indonesia Siap Ambil Peran Penting dalam Misi Perdamaian di Gaza
