Headline.co.id, Nias ~ Pemerintah Kabupaten Pidie mengadakan pertemuan dengan Kepala Pos Komando Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Safrizal ZA, di Kota Sigli, Provinsi Aceh, pada Jumat (5/6/2026). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan pascabencana yang dihadapi daerah tersebut. Hadir dalam pertemuan tersebut lain Kadis Pertanian dan Pangan Hasballah, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu.
Safrizal ZA menyarankan agar Pemkab Pidie segera memulai proses rehabilitasi dengan memanfaatkan dana sebesar Rp500 juta dan alat berat yang telah tersedia, sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat. Ia juga meminta Bupati Pidie untuk segera mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Tito Karnavian. “Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” ujar Safrizal.
Safrizal juga menyarankan agar PDAM menggunakan kas internal untuk pengadaan meteran air, mengingat luasnya dampak bencana di tiga provinsi. Ia menambahkan bahwa Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton polyaluminium chloride (PAC) jenis baru ke delapan PDAM di Aceh. Karena bahan tersebut belum pernah digunakan sebelumnya, Safrizal memerintahkan tim Satgas untuk segera menyelenggarakan pelatihan teknis. “Tolong segera buatkan pelatihan agar PAC ini bisa langsung dipergunakan,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Kadis Pertanian dan Pangan Hasballah melaporkan bahwa terdapat 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara yang mengalami kerusakan berat. Lahan strategis di belakang Kantor Camat Mutiara tersebut berpotensi beralih fungsi jika tidak segera ditangani. Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp500 juta, namun dana tersebut hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare. “Tebal tanah yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” jelas Hasballah. Ia berharap Pemerintah Pusat segera turun tangan untuk menangani kerusakan tersebut.
Selain itu, 120 hektare sawah yang mengalami kerusakan sedang telah dibuatkan Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh, sementara 287 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan sudah dibersihkan dan bahkan berhasil panen dua kali sejak pemulihan. Kadis PUPR Pidie, Muntahar, menyatakan bahwa Pemkab memiliki 10 unit alat berat, terdiri dari empat becho, satu glader, satu doser, serta truk dan trado, yang siap mendukung kegiatan rehabilitasi pascabencana.
Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin tersebut merupakan bantuan era BRR NAD-Nias dan kini sudah sangat uzur. Saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Pidie menjadi rest area relawan sekaligus sumber air bersih bagi daerah terdampak lain. Wahyu menekankan kebutuhan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan harga Rp700 juta, serta pengadaan sekitar 1.000 meteran air baru.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
