Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan inti dari pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Yassierli, penguatan tata kelola menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh program ketenagakerjaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ruang lingkup tugas Kemnaker mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu fokus utama yang terus diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan program pelatihan vokasi. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menjembatani kebutuhan dunia industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Program pelatihan itu juga diintegrasikan dengan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar terserap pasar kerja.
Di sisi regulasi, Kemnaker melakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan yang dinilai kurang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Penyederhanaan regulasi dilakukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih responsif, efektif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian dari transformasi kelembagaan. Kemnaker tengah menyiapkan sistem pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang memungkinkan pengembangan kemampuan ASN secara berkelanjutan sesuai jenjang karier masing-masing.
“Profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Yassierli. Penguatan organisasi juga dilakukan melalui sistem pengawasan internal berbasis risiko, peningkatan fungsi investigasi, serta pengembangan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Bersamaan dengan itu, Kemnaker membangun sistem data terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi dan berbasis kebutuhan lapangan.
“Data menjadi fondasi untuk memahami persoalan secara utuh, mengevaluasi program, dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas program dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki sistem kerja organisasi sekaligus memastikan setiap program pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap tantangan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Cris. Melalui penguatan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja, dan pembangunan zona integritas, Kemnaker berharap mampu menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
