Headline.co.id, Jakarta ~ Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan yang semakin serius, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak dunia atau kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Kondisi ini mulai menyentuh aspek fundamental, termasuk kredibilitas kebijakan makroekonomi nasional. Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, menilai Bank Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih hawkish dan pre-emptive untuk menjaga stabilitas rupiah dan mempertahankan kepercayaan pasar.
“Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5/2026). Menurutnya, pasar mulai mempertanyakan batas stabilisasi rupiah, arah pengendalian inflasi, hingga koordinasi fiskal dan moneter pemerintah. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa respons kebijakan yang kuat, biaya stabilisasi ekonomi di masa depan dikhawatirkan akan menjadi lebih mahal.
Fakhrul menyoroti minimnya sinyal penyesuaian kebijakan terkait harga energi domestik, arah subsidi, dan kalibrasi fiskal yang membuat tekanan penyesuaian lebih banyak ditanggung oleh nilai tukar rupiah. Dalam sistem arus modal terbuka, kondisi ini berpotensi memicu fenomena “Dornbusch overshooting”, yaitu pelemahan nilai tukar yang bergerak lebih dalam akibat tekanan ekspektasi pasar.
Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia untuk kembali menggunakan pendekatan stabilisasi klasik berupa “Pre-emptive, Front Loading, and Ahead the Curve” seperti yang pernah diterapkan saat tekanan eksternal pada 2018. Dalam konteks saat ini, langkah tersebut diperkirakan membutuhkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin. “Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pada 2018, Bank Indonesia juga sempat menaikkan suku bunga secara agresif meski inflasi domestik masih relatif terkendali. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar sebelum tekanan menjadi lebih besar. Menurut Fakhrul, bank sentral di negara berkembang tidak bisa hanya berorientasi pada data inflasi yang bersifat backward-looking, tetapi juga harus menjaga ekspektasi pasar, stabilitas nilai tukar, dan kredibilitas kebijakan jangka menengah.
“Kalau menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras,” ujarnya. Di sisi lain, ia menilai kenaikan suku bunga tidak selalu identik dengan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki instrumen makroprudensial yang lebih fleksibel sehingga penyaluran kredit ke sektor prioritas masih dapat dijaga melalui kebijakan sektoral yang lebih terarah.
“Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium,” tegasnya. Fakhrul juga melihat kebijakan hawkish Bank Indonesia berpotensi membantu memperbaiki struktur pasar keuangan domestik, terutama untuk mendorong normalisasi pasar obligasi tenor panjang.
Saat ini, menurutnya, aliran dana masih terlalu terkonsentrasi pada instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sehingga kurva imbal hasil dinilai belum sehat. “Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep. Kalau kredibilitas BI pulih dan volatilitas rupiah mulai turun, investor bisa kembali masuk ke obligasi tenor panjang,” katanya. Ia memperkirakan, jika respons kebijakan dilakukan lebih cepat dan kredibel, fase overshooting rupiah justru dapat berbalik menjadi penguatan nilai tukar menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Selain kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang lebih kuat dari pemerintah, terutama terkait arah subsidi energi, strategi penerbitan obligasi, hingga diversifikasi sumber pembiayaan negara. Menurutnya, Indonesia perlu mulai memperluas pembiayaan non-dolar AS, termasuk melalui skema pendanaan berbasis renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond, seiring perubahan lanskap likuiditas global. “Dunia sedang berubah. Likuiditas global tidak lagi hanya bertumpu pada dolar AS. Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam,” pungkasnya.
