Headline.co.id, Parigi Moutong ~ Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota DPRD. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat DPRD, Senin (18/5/2026).
Abdul Sahid, yang mewakili Bupati Parigi Moutong, menegaskan bahwa hasil reses DPRD merupakan bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan. “Kami menilai hasil reses ini merupakan bentuk aspirasi, kebutuhan, serta harapan masyarakat yang sangat penting. Ini akan menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya saat membacakan sambutan tertulis bupati.
Abdul Sahid menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin hasil reses hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Pemkab Parigi Moutong akan menelaah seluruh usulan masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menelaah dan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan, tentu dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong memaparkan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dari daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi warga didominasi lima sektor utama yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah.
Di bidang infrastruktur, masyarakat meminta percepatan perbaikan dan pengaspalan jalan penghubung antardesa, pembangunan jembatan, peningkatan jaringan irigasi pertanian, penambahan lampu penerangan jalan umum, serta pembangunan drainase untuk mengurangi risiko banjir musiman. Pada sektor pendidikan, warga menyoroti kondisi sejumlah gedung SD dan SMP yang memerlukan rehabilitasi, keterbatasan sarana belajar, serta kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Sementara itu, di bidang kesehatan, masyarakat berharap peningkatan layanan puskesmas dan posyandu, penambahan tenaga medis di wilayah terpencil, ketersediaan obat-obatan, hingga program penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit secara berkala. Aspirasi pada sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga cukup dominan, terutama terkait bantuan sarana produksi pertanian, pelatihan teknologi pertanian dan perikanan, dukungan modal bagi pelaku UMKM, penyediaan pasar desa, hingga penguatan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Adapun pada bidang pemerintahan dan umum, masyarakat menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa dan kelurahan, penguatan keamanan lingkungan, pengembangan potensi wisata lokal, serta penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan. Melalui forum paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan akan diarahkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga secara merata.
