Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 di tengah proses penataan tenaga non-ASN yang sedang berlangsung di berbagai daerah. Surat edaran ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk tetap menugaskan guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri, sehingga layanan pendidikan dapat terus berjalan dengan stabil.
Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi ribuan guru honorer di daerah yang selama ini mengalami ketidakpastian terkait status penugasan mereka di sekolah. Selain menjaga keberlangsungan pembelajaran, surat edaran ini juga memberikan rasa aman bagi para pendidik yang telah lama mengabdi di ruang-ruang kelas. Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024, terdapat lebih dari 237 ribu guru non-ASN yang masih aktif mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat terus menugaskan guru non-ASN yang telah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024 selama masa transisi penataan tenaga non-ASN berlangsung. Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, guru di SMP Negeri 2 Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas pembelajaran di daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan ini dengan tanggung jawab dan dedikasi. Semoga kebijakan ini berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah kami,” ujar Pramita dalam keterangan tertulis yang diterima , Minggu (17/5/2026). Menurut Pramita, perhatian pemerintah terhadap penataan guru non-ASN menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik kepada siswa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sekolah.
Ni Putu Yeni Pramita, guru non-ASN di SMP Negeri 2 Kerambitan, juga menyambut baik surat edaran tersebut. Ia menilai surat edaran ini memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penugasan guru non-ASN selama masa transisi. “Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah memiliki landasan dalam penugasan guru non-ASN selama masa transisi sehingga pembelajaran dapat berjalan optimal,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Prengki Mahendra, guru di SD Negeri 10 Kepahiang, Bengkulu. Ia mengaku kebijakan ini memberikan rasa tenang bagi guru honorer yang sebelumnya khawatir terhadap keberlanjutan tugas mereka di sekolah negeri. “Hari ini saya merasa lebih tenang dan lega. Sebelumnya kami guru honorer khawatir terhadap ketidakpastian masa depan dan status kami dalam mengajar. Setelah adanya surat edaran ini, kami merasa suara dan dedikasi kami didengarkan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Prengki, surat edaran ini bukan hanya sekadar aturan administratif, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap pengabdian guru honorer yang selama ini tetap bertahan mengajar di daerah. “Bagi saya, surat edaran ini bukan sekadar lembaran kertas, tetapi pengakuan atas pengabdian kami di ruang-ruang kelas. Kami merasa memiliki pegangan hukum yang kuat untuk terus mengajar tanpa rasa cemas,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan pemerintah daerah yang dinilai terus berupaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus memperhatikan nasib guru honorer. Kisah para guru dari Bali hingga Bengkulu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga pendidik tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga pada keberlangsungan proses belajar mengajar bagi jutaan siswa di daerah.
