Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman radikalisme di dunia digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya menjadi prioritas utama pemerintah. “Fitur komunikasi seperti chat dengan orang tidak dikenal merupakan titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk rekrutmen dan radikalisasi anak. Oleh karena itu, kami meminta tegas kepada platform digital dan game global seperti Roblox untuk segera menyesuaikan fiturnya, terutama dengan membatasi interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal,” ujar Meutya Hafid dalam konferensi pers bersama Kepala BNPT di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Menkomdigi menjelaskan bahwa PP TUNAS merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai pihak, termasuk BNPT, untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. “PP TUNAS adalah langkah yang sangat tepat dan berani dari Kemkomdigi. Ini merupakan implementasi nyata amanat Undang-Undang untuk melindungi anak dari bahaya sistem elektronik,” tegas Eddy Hartono.
Eddy Hartono menekankan pentingnya regulasi ini sebagai bagian dari strategi pencegahan terorisme di era digital. Sebelumnya, BNPT bersama aparat penegak hukum telah berhasil menghentikan upaya rekrutmen terhadap 112 anak melalui platform Roblox. “Fitur komunikasi dalam game online dapat menjadi celah digital grooming dan paparan ideologi radikal. Dengan PP TUNAS, kita perkuat pertahanan secara sistematis terhadap propaganda jaringan terorisme yang menyasar anak-anak,” ujarnya.
Kepala BNPT menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan ruang digital Indonesia aman bagi generasi muda. “Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui PP TUNAS, kita bangun benteng perlindungan yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Indonesia yang bebas dari ancaman radikalisme,” pungkasnya.
