Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alasan di balik pelibatan Polri, TNI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan Program MBG, BGN tidak dapat langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema pengadaan barang dan jasa.
Menurut Sony, Polri, TNI, dan Kadin dipilih karena ketiga instansi tersebut memiliki jaringan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat. “Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan di awal Program MBG,” jelas Sony pada Kamis (16/4/2026).
Sony menambahkan bahwa dengan skema ini, pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan program karena proses pengadaan barang dan jasa untuk seluruh SPPG akan memakan waktu yang cukup lama. Target awal Program MBG pada tahun 2025 adalah membangun 5.000 SPPG yang melayani sekitar 15 juta penerima manfaat. “Proses percepatan pembangunan SPPG menjadi penting untuk mencapai target tersebut,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa Program MBG diharapkan dapat memberikan efek pengganda atau multiplier effect bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Hingga saat ini, penerima manfaat MBG telah mencapai 62,35 juta jiwa, terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik. “Program MBG telah melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga pasar tradisional dalam operasional setiap SPPG,” tuturnya.
