HeadLine.co.id, (Nasional) – Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat Covid-19. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas (Ratas) membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial.
Baca juga: Dokter Gigi dan THT Bisa Tertular Corona Melalui Pasien, Pemerintah Minta Waspada
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran,” ujar Presiden saat menggelar telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta. Selasa, (7/04/2020).
Jokowi meminta keterlibatan pemerintah daerah dan desa untuk diperhatikan. Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya.
Baca juga: Catat! PT KAI Batalkan Sejumlah Perjalanan KA di Wilayah Daop 6 Yogyakarta Cegah Penyebaran Covid-19
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar penyaluran jaring pengaman atau bantuan sosial tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin dengan mekanisme penyaluran yang dibuat juga seefisien mungkin.
“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” tandasnya.
Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Kodam Iskandar Muda Lakukan Sosialisasi di Pesantren Dayah Mini Aceh
Sebelumnya, sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah ditetapkan pemerintah dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp110 triliun.
Diantaranya yakni memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Data yang sudah terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan lagi menjadi 10 juta penerima manfaat. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
Baca juga: Kemlu Sampaikan Negara-Negara Yang Bantu Indonesia Lawan Corona
“Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” tuturnya.
Khusus untuk masyarakat, utamanya lapisan bawah, yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk kurang lebih 3,7 juta penerima.
Baca juga: Covid-19 Mewabah di Indonesia, PT KAI Tetap Salurkan Bantuan Bina Lingkungan dalam Bidang Pendidikan
“Untuk 1,1 juta (penerima) nanti disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta (penerima) disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” ungkap Jokowi.
Sementara itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja yang akan segera diimplementasikan mulai tanggal 9 April 2020.
Baca juga: Tok! Berlaku Hari ini, Menkes Setujui DKI Jakarta PSBB
Anggaran untuk program Kartu Prakerja sendiri telah ditingkatkan dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaat dari program tersebut juga direncanakan untuk menyasar 5,6 juta penerima manfaat.
“Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19,” pungkasnya.
